REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump, yakni sebesar 32 persen. Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri, menyoroti potensi dampak besar terhadap perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah dan masyarakat.
Dampak pertama yang akan terjadi adalah depresiasi nilai tukar rupiah yang saat ini telah mencapai Rp 16.700 per dolar AS dan berpotensi melampaui Rp17.000 dalam waktu dekat. "Akan terjadi depresiasi rupiah yang kini pun sudah Rp 16.700 per 1 dolar AS dan tidak mustahil dalam beberapa hari ke depan akan melampaui Rp 17 ribu per 1 dolar AS serta entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi," ujarnya dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (3/4/2025).
Selain itu, ia memperkirakan banyak perusahaan besar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar akibat tingginya ketergantungan pada dolar AS. Akhirnya, PHK menjadi salah satu upaya rasionalisasi korporasi.
Dampak berikutnya adalah efek domino terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat keterkaitan bisnis dengan perusahaan besar. Diperkirakan akan terjadi rentetan dampak terhadap berbagai kaitan usaha besar dengan UMKM karena adanya rantai ke depan dan ke belakang dari usaha besar tersebut.
Di sisi lain, penerimaan pajak negara juga diprediksi semakin menurun hingga 30 persen. Melemahnya daya beli masyarakat pun menjadi perhatian serius, terutama setelah penurunan aktivitas ekonomi yang sudah terlihat saat musim mudik Lebaran.
"Akan terjadi makin turunnya penerimaan pajak dari pemerintah yang terakhir ini pun sudah turun sekitar 30 persen," ujar Didin.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi meningkatnya pesimisme di kalangan pelaku usaha dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Hal ini akan menimbulkan sentimen pesimisme baik dalam usaha UMKM dan usaha besar maupun pemerintah (pusat maupun daerah) yang kini pun pesimisme tersebut sudah cukup melanda publik terhadap perekonomian.
Tak hanya itu, situasi ekonomi yang memburuk juga dapat memicu lonjakan angka kriminalitas di masyarakat. "Akan makin meningkatkan aksi kriminalitas lebih tinggi lagi yang kini pun sudah cukup meresahkan masyarakat," tegas Didin.
Tujuh saran hadapi tarif AS
Menghadapi kondisi ini, Didin memberikan tujuh saran bagi pemerintah dan masyarakat. Pertama, ia menekankan pentingnya evaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif tinggi AS serta memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan BRICS+.
"Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerja sama ekonomi ASEAN, OKI, BRICSplus," sarannya.
Kedua, pemerintah perlu menyesuaikan kembali visi, misi, dan program ekonomi untuk merespons dampak tarif tersebut. Ketiga, ia merekomendasikan pengalihan pendanaan besar-besaran dari program jangka menengah dan panjang untuk memberi stimulus ekonomi kepada pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor daerah.
Keempat, Didin menyarankan agar pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD). "Menghentikan pengeluaran-pengeluaran APBN dan APBD yang tidak perlu (benchmark terhadap upaya-upaya seperti Gubernur Jabar selama ini misalnya)," katanya.
Kelima, ia mengimbau semua pihak untuk menghentikan narasi yang dapat memecah belah bangsa, baik dari kalangan elite politik maupun masyarakat sipil, agar terwujud konsolidasi politik, ekonomi, dan sosial dalam menghadapi situasi sulit.
Di tingkat masyarakat, Didin menyarankan keluarga-keluarga untuk memprioritaskan belanja kebutuhan pokok serta memperkuat solidaritas sosial. "Kepada keluarga-keluarga hendaknya melakukan belanja yang lebih memprioritaskan kepada kebutuhan pokok seraya lebih menghidupkan kondisi saling tolong-menolong (ta'awun) antar keluarga, tetangga, antar RT, RW, daerah-daerah, dan seterusnya sehingga tak seorang pun dibiarkan mengalami kesulitan ekonomi keluarganya," jelasnya.
Terakhir, ia meminta aparat keamanan lebih sigap dalam mengantisipasi potensi lonjakan gangguan ketertiban dan keamanan. "Hendaknya aparat keamanan lebih gercep dan bijak menghadapi situasi kamtibmas yang mungkin meningkat dalam waktu dekat ini," harapnya.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika