REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Genderang perang dagang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Presiden dari Partai Republik itu memberlakukan serangkaian tarif timbal balik untuk mengimbangi bea masuk yang dikenakan negara lain terhadap barang-barang AS. Trump bahkan mengenakan tarif dagang terbaru sebesar 32 persen ke Indonesia.
Menghadapi dampak dari kebijakan kenaikan tarif resiprokal tersebut, Indonesia harus segera menyiapkan langkah strategis untuk bertahan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, solusi utama Indonesia adalah mempercepat relokasi pabrik dan reformasi regulasi.
"Kunci Indonesia saat ini adalah bersiap lomba kejar peluang relokasi pabrik, dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal Indonesia yang lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja. Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang buat gaduh (RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu), kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia," jelas Bhima kepada Republika, Kamis (3/4/2025).
Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax. "Sebelumnya, Indonesia tarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang fundamental," tambahnya.
Indonesia perlu mengedepankan kebijakan yang memberikan kepastian dan mendorong efisiensi, mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan dapat lebih siap menghadapi dampak dari kebijakan proteksionis negara-negara besar seperti AS.
View this post on Instagram