REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai akan memberikan manfaat signifikan. Terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pembukaan Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Maman, alokasi anggaran besar ini akan langsung menguntungkan UMKM. Ia menjelaskan program tersebut akan membentuk dapur-dapur umum yang dikelola oleh usaha menengah.
Setiap dapur membutuhkan modal Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar dan akan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk berbagai komoditas, seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.
Maman menegaskan Kementerian UMKM ditugaskan memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis. Sejauh ini, menurutnya, uji coba di beberapa daerah menunjukkan hasil positif.
Dengan target 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk, diperkirakan akan terjadi perubahan signifikan dalam rantai pasok.
“Pada awalnya, pemasok mungkin akan diperebutkan oleh dapur umum. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semua dapur umum sudah beroperasi, justru mereka akan kesulitan mencari pemasok. Mau tidak mau, ekosistem usaha di tingkat kecamatan dan desa akan dipaksa membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan Rakornas Kadin kali ini menunjukkan dukungan terhadap agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.
Anindya menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah, yang mampu menggerakkan lebih dari setengah triliun rupiah investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.
Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis pada 2026. Alokasi anggaran tersebut setara 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun.
Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan program MBG ditopang oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini berjumlah 5.885 unit dan telah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan.
Selain itu, hampir 19 ribu satuan kini berada pada tahap persiapan operasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika