REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Hisar Sirait menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan jawaban tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terjadi selama ini akan bisa diurai. Pemindahan itu, juga dinilainya akan amampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia.
"Secara jangka panjang, pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan jawaban terbaik bagi kita untuk membangun negara ini, untuk bisa menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi bisa diperkecil atau diminimalisir apabila kita berhasil menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia. Lewat apa? Lewat pemerataan pusat-pusat bisnis," ujar Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie di Jakarta, Senin (26/8).
Menurut dia, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebetulnya sebagai upaya untuk mengantisipasi bagaimana perekonomian akan berubah. Selain itu, jika memang semua pusat bisnis dan ekonomi berada di Jakarta, maka tidak akan bisa memberikan dampak berantai terhadap provinsi-provinsi yang lain dalam jangka panjang.
Dengan demikian, lanjutnya, akan selalu ada kesenjangan-kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Kalimantan sudah saatnya menerima manfaat dan kemajuan ekonomi melalui pemindahan ibu kota negara.
"Namun apakah pemindahan ibu kota ini urgen atau mendesak dalam jangka pendek? Saya berpandangan belum mendesak. Artinya tidak perlu buru-buru pemerintah memaksakan pemindahan ibu kota dalam waktu sekian tahun, hal ini tidak perlu sebetulnya. Biarlah dilakukan perlahan namun pasti, dan yang terpenting ialah konstruksi dalam rencana pemindahan ibu kota negara tersebut tidak berubah," kata Hisar Sirait.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, Senin, mengumumkan ibu kota baru akan berlokasidi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam beberapa kesempatan,Presiden Jokowi mengatakan alasan pindah ibu kota ini karena beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan.
Jakarta juga terlalu padat penduduknya dan diperparah dengan polusi udara dan air. Maka sudah saatnya ibu kota pindah demi pemerataan dan mengurangi kesenjangan yang ada.
Data dari Kantor Staf Presiden menyebut dipilihnya ibu kota baru pindah ke Kabupaten PPU dan Kukar karena secara kajian minim bencana, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Dua kabupaten ini juga berada di tengah wilayah Indonesia dan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
