REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memastikan keberadaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap akan berkantor pusat di Jakarta. Hal ini dikarenakan fungsi Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan akan tetap dipertahankan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis. Sementara calon ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan saja.
"Yang dipindahkan tentunya pusat pemerintahan yang isinya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi, fungsi sebagai BI dan OJK tetap akan di Jakarta," ujarnya Selasa (20/8).
Menurutnya Jakarta akan terus dikelola secara optimal untuk memaksimalkan potensi bisnis. Nantinya Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar ASEAN yakni, Bangkok, Thailand, Kuala Lumpur Malaysia dan Singapura.
"Jadi memang Jakarta harus tetap dibuat menjadi more liveable city sehingga menarik jadi kota bisnis regional," ucapnya.
Bambang menambahkan pemerintah DKI Jakarta telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 500 triliun untuk memperbaiki sistem transportasi, perumahan, lingkungan hingga air bersih di Jakarta. Rencana ini akan membuat Jakarta menjadi pusat bisnis yang lebih layak dari sebelumnya.
"Pindahnya ibu kota akan memudahkan Pemprov DKI dalam membenahi kota terpadat di Indonesia itu," ucapnya.
Nantinya, menurut Bambang konsep pembangunan jaringan listrik calon ibu kota baru tidak ada kabel berseliweran di atas. "Di Singapura, tidak ada tuh kabel listrik di atas berseliweran, terus sebelahnya pohon sebelahnya tiang apa, terus sebelahnya apa, itu juga akhirnya kotanya menjadi jelek sekali kotanya," ucapnya.
Adapun pemerintah butuh waktu minimal tiga tahun untuk membangun calon ibu kota baru. Saat ini, pemerintah masih memilih satu dari tiga opsi calon ibu kota baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika