REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta keberlanjutan tiga program untuk dimasukkan dalam konsep Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSPG) periode 2020-2024. Program tersebut adalah wet land (tanah basah), tadah hujan dan biofuel.
Amran menyebutkan, program pengembangan tanah basah merupakan upaya Kementan dalam ‘membangunkan raksasa yang selama ini tertidur’. Upaya ini dinilai dapat mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
"Seluas 10 juta hektare itu harus dibangunkan, sehingga dapat menghidupi 1 miliar penduduk Indonesia," tuturnya ketika ditemui usai memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8).
Sepanjang 2019, Kementan menargetkan program optimasi lahan rawa atau kerap disebut Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dijalankan di 500 ribu hektare. Area dengan luasan tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
Program berikutnya yang diminta Amran untuk masuk dalam KSPG periode 2020-2024 adalah optimalisasi lahan tadah hujan. Lahan ini dapat produktif apabila pengairannya memang memadai.
Dalam catatannya, Amran menyebutkan bahwa lahan tadah hujan di Indonesia mencapai 4 juta hektare. Dalam kurun waktu satu tahun, lahan tersebut dapat ditanami hingga tiga kali. "Gimana caranya agar lahan itu dapat diairi sehingga planting index dapat meningkat dua kali lipat," katanya.
Program berikutnya, penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit 100 persen atau B100. Amran menjelaskan, program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan.
Amran mengajak para produsen traktor maupun peralatan pertanian untuk mulai menyiapkan produk dengan mesin diesel per tahun ini. Sebab, B100 diyakininya sebagai energi masa depan Indonesia. "Ini semua kebijakan strategis yang harus tetap ada di lima tahun ke depan," ujarnya.
KSPG dirancang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang berisikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementan. KSPG akan digunakan sebagai acuan bagi para stakeholder di bidang pangan dan gizi dalam membuat kebijakan dan keputusan.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi menjelaskan, penyusunan konsep KSPG dibentuk berdasarkan evaluasi lima tahun lalu dan proyeksi lima tahun mendatang. Nantinya, kebijakan ini dituangkan dalam satu produk hukum yang berbentuk Peraturan Presiden.
Agung menuturkan, kerangka pembangunan rancangan teknokratis kebijakan ini berdasarkan pada perkembangan ketahanan pangan dan gizi. Di dalamnya meliputi penyediaan pangan berkualitas, efektivitas pemanfaatan pangan hingga sanitasi dan pencegahan penyakit infeksi. "Oleh karena itu, di dalam DKP ada kawan dari Kementerian Kesehatan dan ahli terkait kesehatan masyarakat," ucapnya.
Agung memastikan, KPSG 2020-2024 memiliki keterkaitan erat dengan program kerja prioritas pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya, berupa peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, pangan yang aman, kesehatan dan gizi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika