REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Momon Rusmono mendukung upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjalankan program pelatihan pertanian pada narapidana teroris (napiter).
"Kami akan segera menyusun program tindak lanjut kerja sama ini dengan bentuk pembinaan dan pelatihan. Insya Allah akan berjalan dalam waktu dekat," ujar Momon dalam acara penandatanganan MOU kerja sama penanggulangan terorisme bersama BNPT di Dharmawangsa Hotel Jakarta, Rabu (31/7).
Momon mengatakan, kerja sama ini perlu dilaksanakan untuk memberikan aspek keahlian pertanian bagi para napiter, sehingga selepas proses hukuman mereka memiliki bekal wirausahawan di bidang pertanian.
Kementan punya program Upsus Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Target tidak impor lagi komoditas pajale itu. "Kemudian kita juga punya program Bun500 untuk menghidupkan lagi kejayaan rempah nusantara, selanjutnya program Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) dan pembagian Alsintan," katanya.
Menurut Momon, semua program tersebut bisa disinergitaskan dengan lokasi yang diduga berpotensi menjadi lokasi penumbuhan paham terorisme. Momon menyatakan Kementan siap membagikan bantuan benih, bibit, alat dan pelatihan secara gratis.
"Kita akan berikan bantuan benih padi, hortikultura, dan bibit tanaman, bahkan kita juga siapkan ternak sapi, ayam dan bebek. Kita juga memiliki bantuan alat dan mesin pertanian," katanya.
Momon menambahkan Kementan saat ini membina ribuan kelompok santri tani yang tersebar di seluruh daerah, dan diharapkan mampu menambah pendapatan dan mengangkat kesejahteraan santri, sekaligus mampu mengurangi angka kemiskinan.
Sekretaris Utama BNPT, Marsekal Muda TNI Adang Supriyadi memberi apresiasi dukungan dan kerja sama yang baik Kementerian Pertanian. Menurutnya, upaya ini akan menambah kuat kewaspadaan antar lembaga terhadap bahaya penyebaran idiologi terorisme.
"Kita senang terjadi sinergitas baik antara BNPT dan Kementan ini. Kami sering turun ke lapangan, dan akan kami sampaikan titik pesantren yang butuh perhatian. Akan kami penuhi persyaratan yang dibutuhkan", lanjut Adang.
Adang menambahkan sebagai tindak lanjut pertemuan pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan pihak lain untuk membicarakan program strategis maupun teknis.
"Kita akan rapat untuk mencatat apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses pembinaan dan pelatihan ini. Tapi intinya, kita sudah menggarap lebih dari 11 hektar yang bisa digarap narapidana yang sudah kami bina," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika