REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Emirat Arab (UEA) berencana untuk membangun gudang-gudang LPG untuk meningkatkan efisiensi distribusi LPG negara itu ke Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Jumat (26/7).
"Rencananya mereka mau buat gudang atau storage LPG di Indonesia, juga rencana mau jual LPG langsung ke Indonesia dari Abu Dhabi," ungkapnya.
Husin menuturkan gudang LPG dibangun agar UEA bisa menyimpan pasokan LPG yang diimpor Indonesia dari negara tersebut. Namun, belum ada kepastian lokasi atas rencana pembangunan gudang LPG itu.
Indonesia disebut Husin menghabiskan sekitar 2 miliar dolar AS per tahun untuk impor LPG. Jika dibuat gudang penyimpanan di dalam negeri, diharapkan biaya impor bisa ditekan karena kapasitas penyimpanan yang lebih besar.
"Kita tiap tahun bawa uang kita ke sana 2 miliar dolar AS kurang lebih. Tidak sedikit lho itu untuk biaya impor. Sekarang kalau mereka investasi di sini kan mengurangi itu," tuturnya.
Investasi UEA yang murni tanpa embel-embel tambahan tenaga kerja atau mesin, menurut Husin, juga perlu dimanfaatkan Indonesia. "Jadi selama ini kita banyak ke Eropa, Jepang, China, Korea, ada pendatang baru yang lebih menarik juga sekarang, yaitu dari Abu Dhabi," katanya.
Meski demikian, Husin belum memastikan rencana pembangunan gudang LPG akan digarap oleh Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) atau Mubadala, dua perusahaan migas besar asal Abu Dhabi.
Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sebelumnya telah menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak dan gas baik di Uni Emirat Arab, Indonesia serta internasional secara terintegrasi.
Dengan perjanjian ini, Pertamina dan ADNOC akan menjajaki peluang kerja sama di sektor hulu hingga hilir. Proyek yang menjadi pertimbangan termasuk partisipasi di sektor hulu migas UAE, kilang, petrokimia, LNG, LPG, avtur dan bisnis ritel migas di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika