REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapatkan pinjaman bank melalui sindikasi bank senilai Rp 16,75 trliun. Dana tersebut didapat dari skema konvensional sebesar Rp 13,25 triliun dan skema syariah sebesar Rp 3,5 triliun dalam jangka waktu 10 tahun.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono menjelaskan dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi ini, PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah). Adapun sindikasi perbankan kali ini terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah. Acara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dilakukan di Kantor Pusat PLN, Selasa (23/4).

“Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan Tanah Air" ujar Sarwono, Selasa (23/4).

Ia menjelaskan dana dari sindikasi perbankan ini digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 Gigawatt (GW). Saat ini PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, diwaktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi interal.

Sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 (sepuluh) tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik diantaranya: total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 Megawatt (MW), total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Selain itu PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).

Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22% pada tahun 2025,  guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy). PLN akan selalu berupaya melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Pemerintah demi kemakmuran masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami akan selalu membuka kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerja sama yang berjalan dengan baik ini, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin handal" tutup Sarwono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika