REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset internasional dari Inggris, Wood Mackenzie menilai pemilihan presiden yang akan berlangsung esok belum akan membawa perubahan yang signifikan bagi isu ketahanan energi di Indonesia. Meski persoalan kedaulatan energi masih menjadi prioritas dua pasangan calon presiden.
Direktur Riset Wood Mackenzie, Andrew Harwood menjelaskan langkah pemerintah untuk bisa mempertahankan kedaulatan energi dengan tetap memberlakukan pembatasan impor minyak. Kebijakan pembatasan impor tersebut kemudian akan memperpanjang kebijakan pemerintah juga untuk membatasi ekspor dan menyerap produksi minyak dalam negeri secara maksimal.
Andrew juga menjelaskan terkait isu cadangan dan sektor hulu migas, belum ada tanda-tanda akan adanya tren meningkat. "Pemilihan tidak akan melakukan apa pun untuk membalikkan tren statistik di sektor hulu migas," ujar Andrew melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/4).
Andrew juga menjelaskan tren pertumbuhan di sektor hulu migas belum akan menunjukan hal yang positif mengingat updaya untuk meningkatkan iklim investasi yang menarik sudah terlambat.
"Karena banyak operator besar telah keluar atau mengurangi ambisi mereka di Indonesia. Kemajuan yang lambat dalam proyek-proyek kepentingan strategis nasional, seperti transfer PSC Rokan dan persetujuan pengembangan Abadi LNG, juga memberikan sinyal beragam bagi investor," ujar Andrew.
Ia juga menjelaskan perdebatan tentang revisi UU Migas akan terus berlanjut. Ia mengatakan berakhirnya ketidakpastian hukum harus menjadi prioritas pemerintah kedepan.
Ia juga menjelaskan kedepan batu bara masih akan menjadi andalan dalam bauran energi. "Batu bara thermal akan tetap menjadi andalan dalam bauran energi Indonesia, meskipun ada dukungan untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan." ujar Andrew.
Analis politik senior Verisk Maplecroft, Hugo Brennan menjelaskan kedepan pemerintah akan lebih memprioritaskan BUMN untuk mendapatkan akses untuk mengelola pertambangan negara.
"Pemerintah akan terus menunjukkan perlakuan istimewa Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebagai bagian dari upayanya untuk mengubah 'juara' pertambangan milik negara menjadi pemain global," ujar Verisk.
Nasib terkatung katungnya Revisi UU Migas dinilai juga akan terjadi dalam Revisi UU Minerba. "Elemen-elemen dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan berupaya untuk merevisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009, tetapi upaya ini tidak akan didukung oleh eksekutif." ujar Verisk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
