REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon Jasn berharap pemerintah dapat menjaga aset panas bumi. Sebab, pemanfaatan energi panas bumi dapat membantu pemerintah mencapai target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.
"Panas bumi ini merupakan energi baru terbarukan atau EBT yang akan menjadi sumber energi kita ke depan, dan sudah seharusnya menjadi prioritas utama," katanya, Jumat (2/6).
Namun, lanjutnya, sejumlah permasalahan baik lahan dan lainnya membuat program prioritas tersebut tak berjalan lancar. Dia berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami PT Geo Dipa Energi, perusahaan patungan bentukan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Geo Dipa saat ini sedang menggarap dua unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Patuha di Jawa Barat dan unit Dieng di Jawa Tengah. Masing-masing PLTP memiliki potensi tenaga listrik 400 megawatt. Namun, Geo Dipa sedang digugat oleh Bumigas yang sempat digandeng menjadi kontraktor.
"Permasalahan itu telah menghambat dua proyek besar panas bumi yakni PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang menjadi program prioritas pemerintah," ucapnya.
Apalagi, lanjutnya, proyek panas bumi merupakan aset negara, sehingga permasalahan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. "Oleh karena itu, pemerintah perlu bantu menyelesaikan permasalahan ini dengan tujuan agar tidak merugikan keuangan negara atau pun aset BUMN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
