REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus berupaya meningkatkan dukungan terhadap KUR sektor produksi seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang melakukan business process re-engineering, yakni dengan digitalisasi proses penyaluran kredit, sehingga penyaluran KUR dapat lebih cepat.
Direktur Keuangan Haru Koesmahargyo mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk mencapai arahan pemerintah yang menargetkan 60 persen dari plafon KUR disalurkan ke sektor produksi. "Sebab, tantangan sebelumnya yang dihadapi BRI adalah waktu pemroresan kredit. Strategi itu diharapkan dapat mengatasinya," tuturnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (14/4).
Pada tahun lalu, BRI diketahui belum mampu mencapai target pemerintah terkait KUR sektor produksi. Menurut catatan Haru, sepanjang 2018, BRI menyalurkan KUR produksi sebanyak Rp 34,1 triliun atau 42 persen dari total penyaluran KUR perbankan. Sedangkan, pemerintah menetapkan target minimum penyaluran KUR Sektor Produksi pada 2018 adalah 50 persen.
Tapi, pencapaian BRI itu meningkat secara nominal maupun jumlah nasabah dibanding dengan tahun 2017. Haru menjelaskan, penyaluran KUR Sektor Produksi tahun lalu meningkat 21 persen dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 28,2 triliun. Dari jumlah nasabah, KUR Sektor Produksi dari BRI ditujukan kepada 1,75 juta nasabah UMKM, sedangkan tahun 2017 mencapai 1,57 juta nasabah.
Haru menambahkan, BRI melihat bahwa dengan infrastruktur yang dimiliki BRI saat ini, sudah mendukung penyaluran KUR produksi secara maksimal. Pembenahan di berbagai aspek diyakini mampu membantu pencapaian target pemerintah dalam penyaluran KUR Sektor Produksi.
Haru menjelaskan, perbaikan dilakukan baik dari sistem monitoring dan sumber daya manusia, serta pengalaman dalam menangani kredit mikro. Hal ini terlihat dari kemampuan BRI utk mencapai target penyaluran KUR lebih cepat dengan Non Performing Loan (NPL) yang terjaga di bawah satu persen. "Saat ini, NPL kami 0,99 persen," katanya.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) terus memperkuat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasabah segmen corporate banking ataupun yang bukan nasabah Bank Mandiri. Tujuannya, untuk menjadi pendamping ataupun penjamin pembelian melalui pola aliansi atau pola klaster.
Corporate Secretary Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, tantangan penyaluran KUR sektor produksi seperti usaha pertanian dan perikanan terutama memang disebabkan risiko pembiayaan yang relatif tinggi. "Sebab, keduanya sangat sensitif pada perubahan cuaca dan gangguan penyakit atau hama tanaman," ucapnya.
Oleh karena itu, Rohan mengatakan, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola atau skema kerjasama dengan offtaker. Pola ini menjamin pembelian atas hasil produksi petani ataupun nelayan sehingga menjamin pembayaran atas fasilitas KUR yang diterima oleh pelaku UMKM.
Pada periode Januari hingga Maret 2019, penyalur KUR Bank Mandiri mencapai Rp 5,1 triliun kepada 66.560 debitur UMKM. Dari nilai itu, penyaluran ke sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa produksi) mencapai Rp 2,644 triliun atau 51 persen dari total KUR tersalurkan. Adapun, jumlah penerima 33.850 debitur UMKM.
Per sektor, KUR yang disalurkan sektor pertanian sebesar Rp 849 miliar, sektor perikanan Rp 8,8 miliar, industri pengolahan Rp 179,9 miliar dan jasa produksi Rp 1,6 triliun. Pada tahun ini menargetkan dapat menyalurkan KUR sebesar Rp 25 triliun. "Di mana Rp 15 triliun akan disalurkan kepada sektor produksi," tutur Rohan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
