REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, poin terpenting dalam mendorong swasta untuk terlibat pengembangan research and development (R&D) bukanlah jenis insentif, melainkan kepastian. Baik itu dari sisi fiskal maupun non fiskal, calon investor lebih memprioritaskan kepastian yang diberikan dibanding dengan jenis dan nominalnya.
Selain itu, Heri menambahkan, insentif fiskal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan investor. "Selama, kebutuhan itu masih bisa diakomodasi," ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Indef secara daring, Ahad (17/3) malam.
Pemberian insentif terhadap swasta yang terlibat dalam pengembangan R&D sudah dicanangkan pemerintah melalui kebijakan super deductible tax. Rencana awal, kebijakan ini akan dituang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada bulan ini.
Tapi, sampai sekarang, regulasi tersebut belum keluar.
Insentif super deductible tax diberikan guna mendorong partisipasi aktif pihak swasta dalam kegiatan R&D yang selama ini masih didominasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan arah pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tahun ini.
Heri menuturkan, poin yang tidak kalah penting dalam menunjang arahan pemerintah tersebut adalah koordinasi kementerian dan lembaga di Indonesia agar lebih sinergi. Sebab, saat ini, lembaga yang mewadahi riset sudah ada beberapa. Di antaranya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Selain itu, Heri mengatakan, pemerintah harus memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Kondisi BLK di Indonesia saat ini sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. "BLK yang di bawah binaan pemerintah pusat jumlahnya sangat kurang karena terbatasnya anggaran. Kemudian, BLK yang di bawah binaan pemda kondisinya banyak yang terlantar dan tertinggal dari sisi infrastruktur," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Heri menjelaskan, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh industri. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja.
Heri juga menilai, pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana belum mencukupi dan perlu diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, revitalisasi BLK perlu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
Pemerintah juga harus memberdayakan lembaga kursus agar bermitra dengan BLK di seluruh darah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidikan rendah. "Terakhir, membangun Teaching Factory Production Based (Pembelajaran Berbasis Kegiatan Produksi)," tutur Heri.
Sementara itu, Ekonom Indef Hanif Muhammad memiliki tips tersendiri untuk mendorong keterlibatan swasta dalam R&D. Yakni, lewat keberpihakan melalui public procurement atau pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan produk inovasi hasil dan riset.
Hanif memberikan contoh Sumbawa Techno Park di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Fasilitas tersebut memiliki kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. "Hasil-hasil inovasi dari Sumbawa Techno Park mendapatkan prioritas ketika pemerintahan daerah Sumbawa ingin melakukan pengadaan alat-alat pertanian," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika