REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan zero subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi massal. Tujuannya untuk mendorong percepatan dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto dalam keterangan persnya yang diterima, Jumat (8/3) mengatakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama dengan para pelaku usaha harus sejalan untuk menciptakan konsistensi implementasi sistem transportasi yang handal, efisien, dan berdaya saing.
Untuk itu, Kadin mengusulkan zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Khususnya, kata Carmelita, diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional agar bisa mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan.
"Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum," ujarnya.
Sementara Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat sekaligus Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djokosoetono mengatakan zero subsidi BBM maksudnya dengan menghapus subsidi BBM bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya. Caranya, dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator.
Selain itu, kata Adrianto, juga perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara. "Termasuk fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya," ujarnya.
Usulan ini, kata dia, selaras dengan sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan. Selain itu, pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya.
"Dengan begitu, konektifitas inter dan antarmoda dalam satu pengaturan, sehingga akan menghasilkan percepatan transportasi yang efisien," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
