REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tumpahan minyak di kawasan perairan Indonesia masih menjadi permasalahan yang kerap muncul di Indonesia. Baik itu dalam skala besar maupun kecil, di kawasan pantai ataupun pelabuhan yang bersumber dari kegiatan operasional di kapal.
Budi menjelaskan, terjadinya tumpahan minyak di laut tentu menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi di masyarakat terdampak. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak terkait untuk mengambil andil dalam mencegah dan menanggulanginya. "Entah itu dari kegiatan di kapal maupun pelabuhan," ujarnya dalam acara Simposium Internasional Penanggulangan Tumpahan Minyak di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (28/11).
Budi mengatakan, tumpahan minyak di perairan Balikpapan beberapa waktu lalu merupakan pengalaman berharga bagi pemerintah dan pengusaha. Kejadian ini juga menjadi sebuah peringatan terhadap perlunya kesiapsiagaan penanggulangan tumpah minyak sesuai peraturan dan undang-undang berlaku.
Perlindungan terhadap lingkungan maritim sudah tertuang dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri dan regulasi lain. Dengan rekomendasi ini, Budi menjelaskan, semua pihak terkait dari operator kapal sampai petugas di lepas pantai wajib memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan.
Saat ini, Kemenhub bersama beberapa pemangku kepentingan tengah menyusun prosedur tetap penanggulangan yang mencakup tumpahan minyak dan berbahaya di kawasan perairan. "Kami berharap keterlibatan aktif dari para stakeholder," ucapnya.
Sementara itu, Chairman Slickbar Indonesia Bayu Satya menjelaskan, belum ada kesadaran aktif yang dapat mencegah dampak buruk dari tumpahan minyak di kawasan perairan. Padahal, begitu minyak tumpah, kandungan racun bergerak bersama air laut dan terbawa arus hingga bisa dikonsumsi ikan maupun biota laut.
Tidak sampai di situ, manusia yang mengonsumsi ikan tersebut juga dapat terkena dampak. Di antaranya, kemungkinan munculnya penyakit berbahaya seperti kanker kulit dan bahkan hilangnya daya ingatan.
Bayu mengatakan, simposium internasional menjadi bagian dari industri dan pemerintah untuk menanggulangi peristiwa tumpahan minyak. Ia berharap, simposium dapat mengunggah dan menggali ide dari berbagai pihak untuk mengatasi tumpahan minyak. "Kerja sama dengan pemangku kepentingan diyakini dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya,
Dalam simposium, setiap pemangku kepentingan membahas permasalahan tumpahan minyak dari sudut pandang masing-masing. Kementerian perhubungan, khususnya direktorat jenderal perhubungan laut menjelaskan jelaskan sulitnya penanganan tumpahan minyak.
Sementara itu, Wahana Lingkungan HIdup (Walhi) paparkan betapa pentingnya amdal dan transparansi peta jalur pipa gas. Akademisi dari Inggris menyampaikan betapa pentingnya akreditasi dalam kegiatan penanggulangan tumpahan minyak. "Mahasiswa dari ITB (Institut Teknologi Bandung) akan paparkan penemuan teknologi untuk mengatasi tumpahan minyak," ucap Bayu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika