REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menggenjot Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro yang menggabungkan unsur Academy-Business-Community-Government (ABCG). BTN menggandeng universitas di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah itu dilakukan perseroan untuk menciptakan pertumbuhan sektor properti yang positif dan berkelanjutan. Terutama yang menyasar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kali ini, BTN mengajak Universitas Mulawarman untuk mengembangkan program kewirausahaan sosial di sektor properti tersebut.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan peluang bisnis properti di Indonesia masih sangat besar. Maka, kata dia, perlu adanya ekosistem yang mampu menyokong sektor ini tumbuh positif dan berkelanjutan. "Salah satu yang bisa dimanfaatkan yaitu kalangan perguruan tinggi," kata Maryono, Ahad (30/9).
Dia mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 4.500 universitas yang bisa dikembangkan menjadi perguruan tinggi berkelas internasional. Untuk menuju level internasional, lanjutnya, berbagai universitas tersebut perlu bertransformasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, termasuk mengembangkan kewirausahaan.
Salah satu program kewirausahaan yang disiapkan Bank BTN yakni socio-technopreneurship berupa KPR Mikro ABCG. Dia mengatakan, BTN telahg mengimplementasikan program KPR Mikro ABCG tersebut dengan Universitas Diponegoro di Kendal. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Universitas Mulawarman untuk melakukan hal serupa di Samarinda dan sekitarnya.
"Kami pun siap menggajak universitas-universitas lain di seluruh Indonesia,” jelas Maryono.
KPR Mikro ABCG merupakan skema hasil kolaborasi empat pihak yang terdiri atas akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah. Tujuannya mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.
Skema KPR ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) unbankable di Indonesia. Terutama mereka yang masih hidup di rumah kontrakan serta lingkungan tidak layak huni.
Menurut Maryono, melalui program KPR mikro ABCG tersebut, sertifikat tanah yang ada bisa langsung dipecah. Kemudian masyarakat kategori MBR bisa segera memiliki rumah dan tanah dengan harga murah serta jangka waktu lebih pendek.
“Jadi ini yang memberikan kemudahan dan sangat ringan bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap,” kata dia. Maryono menambahkan, skema KPR Mikro ABCG tersebut bisa pula diterapkan di semua daerah, termasuk di Samarinda.
Ia mengatakan, BTN juga bisa memberikan kerja sama dengan universitas dalam hal menginisiasi membuat inovasi inkubator bisnis tingkat awal. Sampai sekarang, perseroan telah membuat BTN Zone dengan berbagai fasilitas di perguruan tinggi di Indonesia.
Dia memaparkan, perseroan tetap berkomitmen mendukung program pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa langkah yang disiapkan mulai dari kerja sama penelitian dan pengembangan, program pendidikan dan pelatihan, hingga seminar yang berkaitan dengan perumahan. “Selain itu, kami juga akan terus mengembangkan program-program kewirausahaan lainnya," kata dia.
Di sektor properti, angka kebutuhan rumah tercatat naik 800 ribu unit setiap tahun. Hanya saja, jumlah ketersediaan rumah baru berkisar 250 ribu sampai 400 ribu unit per tahun. Angka kekurangan jumlah hunian dari MBR unbankable mencapai 6 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, dalam jangka panjang yakni pada 2030, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia pun tercatat bisa mencapai di atas 60 persen. Pada 2030, kelas menengah di Tanah Air yang berpenghasilan di atas 3.600 dolar AS juga diproyeksi mencapai 135 juta jiwa. Pertumbuhan tersebut pun didukung literasi internet yang semakin meningkat serta kenaikan permintaan produk berbasis digital di pasar global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika