REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, investasi di bidang infrastruktur berdampak ganda terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Alasannya, akses infrastruktur yang disediakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan layak.
"Pemerintah memberikan akses seperti bangun jalan, kesehatan, air minum, bahkan penerangan jalan akan memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang atau justru membuka usaha," kata Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno dalam acara market sounding proyek pengembangan RSUD dr Hasri Ainun Habibi Gorontalo di Jakarta, Rabu (18/7).
Dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur itulah, menurut Bagus, yang ikut menekan tingkat kemiskinan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan juga turut menekan kemiskinan.
Kendati demikian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu kunci penurunan kemiskinan, yang untuk pertama kali menyentuh angka di bawah 10 persen, adalah karena lancarnya distribusi bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama 2018.
Bambang menuturkan, pemerintah belajar dari triwulan pertama tahun lalu dimana jumlah penduduk miskin secara absolut sempat naik pada Maret 2017, kendati presentase kemiskinannya turun. Saat itu pemerintah mengidentifikasi keterlambatan penyaluran bantuan sosial sebagai penyebabnya.
Bansos, lanjut Bambang, dibatasi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,82 juta orang Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang, dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018.
Sementara itu di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang, dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika