REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII menawarkan empat proyek strategis nasional senilai Rp 4,75 triliun. Empat proyek strategis ini ditawarkan kepada investor dan perbankan dalam dan luar negeri.
"Proyek ini akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha-availability payment atau ketersediaan layanan," kata Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo dalam "Investment Opportunity Throught PPP Indonesia, Banker and Investor Forum" di Jakarta, Senin (16/7).
Keempat proyek yang ditawarkan itu adalah kereta api trans Sulawesi ruas Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, proyek pembangunan Tower 2 RS Kanker Dharmais senilai Rp 650 miliar, serta proyek preservasi jalan nasional nontol ruas Riau dan Jalintim Sumsel senilai Rp 3,1 triliun.
Sutopo mengatakan PT PII terlibat dari awal untuk screening project sesuai dengan tugas pokok terkait penjaminan. "Sekarang keempat proyek memasuki tahapan prakualifikasi lelang. Kami berharap para investor dan perbankan untuk ikut terlibat dalam membangun infrastruktur nasional," kata Sutopo
Dia berharap melalui forum yang dilaksanakan PT PII ini segera terbentuk konsorsium penjamin untuk proyek-proyek tersebut agar penyelesaian pendanaan (financial close) bisa dilakukan sesuai target. "Forum ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur melalui fasilitas yang ditawarkan untuk semakin mendorong banyak pihak berpartisipasi," kata Sutopo.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan Freddy Saragih mengatakan di masa depan kota-kota yang maju dibangun dengan melibatkan warganya. Salah satunya, kata dia, dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sehingga pemerintah berharap pihak perbankan dan investor mau terlibat dalam pembangunan keempat proyek infrastruktur itu.
Freddy menambahkan, ke depan skema KPBU akan mendapatkan prioritas. Dalam RAPBN 2019 yang tengah disusun pemerintah ada bab khusus terkait KPBU. "Nantinya bukan cuma empat proyek ini saja. Pada 2019 nanti ada 19 proyek yang akan dibiayai KPBU dan KPBU jadi wahana investasi yang menjanjikan di masa mendatang," katanya.
Menurutnya, pemerintah tengah membuat standarisasi terkait KPBU, yakni penyiapan, proses, transaksi, dan operasional.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi berharap semakin banyak investor swasta yang berminat dan ikut mendanai proyek kereta api di Indonesia. Pemerintah sudah memiliki banyak rencana proyek kereta api yang akan dibangun dan kebutuhan investasi proyek kereta api mencapai 67 miliar dolar AS atau sekitar Rp 922 triliun hingga 2030.
Dari total kebutuhan investasi ini, pemerintah hanya mampu mendanai sekitar 30 persen. Sisanya 70 persen lagi diharapkan bisa didapat dari swasta. "Makanya, kami menawarkan banyak proyek kepada swasta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
