Kamis 22 Jun 2023 07:42 WIB

Kejar Target, Proyek Infrastruktur Strategis di Pulau Buru Dikebut

Proyek tersebut yakni Bendungan Way Apu dan Jalan Trans Pulau Buru.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Perbukitan, danau, dan permukiman di pesisir pantai di Pulau Buru, Provinsi Maluku, terlihat dari pesawat.
Foto: ANTARA/FB Anggoro
Perbukitan, danau, dan permukiman di pesisir pantai di Pulau Buru, Provinsi Maluku, terlihat dari pesawat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis di Pulau Buru, Maluku, dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, yaitu sebelum Oktober 2024. Proyek infrastruktur strategis tersebut yakni proyek strategis nasional Bendungan Way Apu dan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula.

“Pemerintah sedang memacu percepatan di lapangan. Konstruksi akan dikebut untuk mencapai target penggenangan Bendungan Way Apu pada Januari 2024,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, dikutip dari siaran pers KSP pada Kamis (22/6/2023).

Baca Juga

Febry menerangkan, progres konstruksi Bendungan Way Apu saat ini mencapai 56 persen. Sementara terkait rencana penggenangan, menurutnya hal itu akan sangat tergantung pada relokasi jalan yang terdampak pembangunan bendungan. Karena itu Kementerian PUPR melakukan alih trase jalan dengan membangun ruas jalan baru yakni jalan Mako-Modanmohe.

Untuk kelancaran pembangunan, sambung dia, KSP mendorong agar proyek jalan Mako-Modanmohe ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bendungan Way Apu sehingga proyek ini mendapatkan fasilitas percepatan.

 

“Kita pastikan pembangunan jalan dan jembatan Mako-Modanmohe selesai sebelum penggenangan berlangsung. Dengan demikian, jalan existing yang tergenang akan digantikan dengan jalan baru sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Febry juga memantau perkembangan pembangunan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula. Ruas ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni terkait komitmen pemerintah dalam pembangunan jalan trans pada pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Jalan Namrole-Leksula sepanjang 48,2 kilometer dikerjakan dalam dua paket oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dengan dukungan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Febry mengatakan, masyarakat sangat menantikan terbangunnya jalan ini karena dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.

“Karena itu KSP secara serius mengawal pembangunan jalan Namrole-Leksula hingga tuntas. Memang perlu percepatan karena proyek ini sempat tertunda akibat gagal lelang. Jika ada masalah-masalah lain di lapangan, kita segera lakukan debottlenecking,” kata Febry.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement