REPUBLIKA.CO.ID, ROMA – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi memimpin delegasi Indonesia dalam forum Sidang Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization of The United Nations/FAO) ke-159 di Roma Italia.

Dalam sidang FAO yang berlangsung pada Senin (4/6) hingga Jumat (8/6) tersebut, Agung mengomandoi anggota delegasi yang merupakan utusan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementan.

Dalam sidang tersebut, Agung menyampaikan soal sumber daya pangan lokal yang merupakan solusi untuk mengatasi tiga masalah gizi buruk. “Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap FAO untuk meningkatkan peranan sumber bahan pangan yang sehat dan berkualitas, namun tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” ujar Agung.

Agung menerangkan, saat ini FAO sedang melakukan pekerjaan analitis dalam mencari solusi atas tiga beban malnutrisi yang terjadi di Asia dan Pasifik. Malnutrisi tersebut berupa kejadian rendah nutrisi, kekurangan nutrisi mikro, serta kelebihan berat badan dan kegemukan.

Menurut Agung, misi FAO tersebut dapat meningkatkan kinerja tim nasional ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan) yang saat ini sedang dikerjakan oleh BKP di Indonesia.

Selain soal peningkatan ketahanan pangan, Indonesia juga mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan terhadap bahan pangan lokal, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya peran petani skala kecil, termasuk nelayan, dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi, kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Agung menjelaskan, tema di atas diambil berdasarkan hasil diskusi dengan tema ‘Improving Small-scale Farmers Welfare’ yang diadakan di sela-sela Konferensi Regional FAO Asia Pasifik ke-34 di Fiji pada 8-13 April 2018 lalu. Pemerintah, kata dia, berkeyakinan bahwa perhatian yang cukup untuk petani skala kecil dari masyarakat internasional dapat menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Upaya peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan juga mendapat perhatian dari anggota Dewan FAO, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh FAO adalah mempromosikan lokasi Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS) sebagai lokasi wisata pertanian yang berwawasan lingkungan.

“Bersama dengan negara lainnya, Indonesia memandang program GIAHS FAO merupakan salah satu solusi berkelanjutan dalam mengembangkan wilayah pedesaan baik dari segi perolehan pendapatan maupun konservasi lingkungan dari kegiatan pertanian. Hal ini ibarat pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” kata Agung.

Selain isu substansi di atas, pengelolaan internal organisasi FAO yang lebih berkeadilan juga mendapat sorotan anggota Dewan FAO. Negara anggota Dewan FAO mengusulkan perlunya keseimbangan keterwakilan negara anggota sebagai bagian dari perjuangan negara-negara berkembang dalam meningkatkan keterwakilannya dalam struktur organisasi FAO yang selama ini masih didominasi oleh sumber daya manusia dari negara maju, khususnya dari Eropa.

“Peningkatan keseimbangan keterwakilan ini merupakan salah satu mandat FAO untuk meningkatkan kapasitas negara anggotanya,” kata Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika