Kamis 29 Mar 2018 21:58 WIB

Pemerintah Klaim Tarif Ojek Baru Menguntungkan Semua

Usulan Rp 2.000 per km diminta pemerintah tanpa potongan dari perusahaan.

Rep: Farah Noersativa/ Red: Indira Rezkisari
 Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3).
Foto: Republika/Wihdan
Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengklaim tarif ojek daring yang telah dirapatkan bersama nantinya akan menguntungkan semua pihak. Sebab, dalam perhitungannya, pemerintah mempertimbangkan mengenai harga tarif pokok yang dinilai pantas.

“Perhitungan tarif ojek online adalah suatu harga. Sudah termasuk dari keuntungan dan biaya jasa, dan juga didasari perhitungan harga tarif pokok yang pantas,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers, Kamis (29/3).

Besaran tarif baru yang dibahas juga dipandang akan menguntungkan kedua pihak. “Baik dari sisi aplikator maupun bagi pengendara ojek daring. Selain itu penetapan ini juga untuk menghilangkan pola subsidi yang tidak mendidik,” kata Budi.

Budi melanjutkan Perhitungan harga tarif pokok layanan angkutan motor daring yang ditentukan Kementrian Perhubungan adalah sekitar Rp 1.400 hingga Rp 1.500 per kilometer. Tarif itu lalu berubah dipatok menjadi Rp 2.000 untuk keuntungan dan juga jasa.

“Namun Rp 2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp 1.600 atau berapa. Oleh karenanya ini yang menjadi modal kepada mereka untuk secara internal mereka menghitung. Senin (2/4) nanti harapan kita sudah ada keputusan dari pihak perusahaan,” jelas Budi.

Budi juga menambahkan, penentuan tarif nantinya akan menjadi hak perusahaan untuk menentukan. Sementara pemerintah tidak melakukan penekanan dan juga mengintervensi. “Karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya,” kata dia.

Dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu (28/3), Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun turut menghadiri. Sementara perwakilan Grab dan Gojek juga mengikuti diskusi tersebut di Kantor Staf Presiden.

Moeldoko mengatakan hal penting dalam pembahasan tersebut adalah keinginan para pengemudi untuk menaikkan pendapatan mereka. “Itu sudah kami sampaikan pesan pengendara ojek ini kepada aplikator. Prinsipnya mereka akan menyesuaikan, besarannya itu mau menjadi berapa, nanti mereka yang akan menghitung lagi,” kata Moeldoko.

Ia mengatakan, pihak perusahaan operator siap untuk menaikkan pendapatan para pengemudi. “Pastilah tarif yang akan diusulkan akan proporsional. Karena dari aplikator itu ingin juga menyejahterakan pengendara ojeknya. Besarannya nanti manajemen akan rembukkan,” ujar Moeldoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement