REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN menyatakan penurunan tarif tol hanya satu cara untuk menekan biaya logistik karena diperlukan upaya komprehensif dari semua aspek.
"Jangan lihat hanya tarif tapi lihat efisiensi sistem logistiknya. Kalau tarif hanya satu aspek," kata Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah dalam Forum "Sinergi Pemerintah, BUMN, Swasta Membangun Negeri" di Jakarta, Selasa (27/3).
Edwin mengatakan, dalam peta jalan yang telah disusun, ditargetkan bisa ada penurunan logistik hingga sekitar dua persen dalam beberapa waktu ke depan.
Target tersebut dipatok lantaran saat ini perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23,5 persen.
"Sebenarnya target kita 19-20 persen. Jadi targetnya bisa turun sekitar dua persen di tahun-tahun ke depan," katanya.
Baca juga, Tarif Tol Angkutan Logistik Diturunkan, Mobil Pribadi Tetap.
Meski demikian, ditegaskan Edwin, tarif tol hanya satu dari sekian aspek yang bisa mempengaruhi penurunan biaya logistik nasional. Ia mengatakan, sejumlah aspek lain termasuk integrasi dari digitalisasi di pelabuhan akan juga mempengaruhi penurunan biaya logistik nasional.
"(Digitalisasi) juga termasuk salah satu yang menurunkan biaya logistik. Tapi tolong jangan dilihat bahwa (penurunan) tarif tol, tiket kapal dan lainnya, itu hanya sedikit bagian. Justru bagaimana kita efisien dalam sistem logistik kita," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar tarif tol bisa diturunkan menyusul keluhan para pengguna, terutama untuk kebutuhan logistik. Merespons hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah merumuskan sejumlah kebijakan di jalan tol untuk menekan tingginya biaya logistik yang ditanggung pengusaha.
Dua kebijakan tersebut yakni rasionalisasi tarif melalui penurunan tarif tol dengan kompensasi penambahan konsesi kepada badan usaha dan penyederhanaan golongan angkutan kendaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
