REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak pemerintah untuk lebih proaktif menyetabilkan perdagangan sawit ke pasar Eropa. Apalagi mengingat saat ini pasar Eropa berencana untuk mengurangi ekspor sawit dari Indonesia.
Direktur Eksekutif GAPKI, Danang Giriwardana menjelaskan, rencana Eropa untuk mengurangi ekspor kelapa sawit dari Indonesia ini harus menjadi perhatian pemerintah. Karena hal tersebut dapat memukul industri kelapa sawit.
"Indonesia musti mempersiapkan bargaining position yang lebih kuat. Bargaining yang paling penting adalah, meminimalkan juga ketergantungan pada pasar Eropa ke Indonesia," ujar Danang kepada Republika, Ahad (14/1).
Menurut Danang, selama ini Indonesia dan stakeholder terlalu mengikuti permainan negara- negara Eropa. Oleh karena itu pemerintah harus dapat mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa.
Pemerintah, kata Danang, harus melihat masing- masing kepentingan Eropa ke Indonesia dan sebaliknya. Terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri yang harus proaktif melindungi kepentingan ekspor ke Eropa. "Intinya mencegah unfair international trade," ucapnya.
Hal- hal tersebut, lanjut Danang, terus didiskusikan oleh GAPKI secara intensif kepada pemerintah. Danang mengungkapkan, saat ini GAPKI sedang menyusun gerakan yang berbeda dan orientasi yang berbeda supaya semakin kecil pengaruh Eropa pada urusan perkebunan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa negara yang besar dan berdaulat tidak boleh kalah oleh intimidasi negara lain. "GAPKI dengan seluruh industri perkebunan dan olahan sawit tidak akan diam, kita juga proaktif menyikapi mempersiapkan inovasi- inovasi baru dan pasar- pasar baru," katanya.
Meskipun belum mau mengungkapkan apa saja inovasi yang akan dilakukan, namun Danang optimistis upaya yang dilakukan GAPKI serta dukungan pemerintah dapat meningkatkan industri kelapa sawit Indonesia.
Parlemen Eropa berupaya menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi pada 2021. Langkah ini telah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok politik terbesar di Parlemen menjelang voting isu tersebut di Markas Besar Parlemen Eropa, Strasbourg, Prancis, Rabu (17/1) mendatang.
Jika rencana itu disetujui Parlemen Eropa, maka kebijakan tersebut dapat menjadi pukulan besar bagi Indonesia dan Malaysia sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika