REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dinilai cukup realistis dan bisa tercapai. Hanya saja dengan catatan, pertumbuhan konsumsi masyarakat di Tanah Air sepanjang tahun ini harus terjaga.
Head of Intermediary PT Schroders Investment Management Indonesia Teddy Oetomo menjelaskan, hal itu didukung oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi global. "Itu dapat ditopang berdasar sentimen-sentimen positif yang sudah ada. Contohnya dari pertumbuhan ekonomi Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan tren positif sebagai sentimen eksternal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (10/1).
Kemudian dari faktor internal, kata dia, momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 17 provinsi pada tahun ini diharapkan bisa mendongkrak daya beli. "Belum lagi sekitar 100 lebih daerah juga akan melaksanakan pilkada, ini lebih besar dari pilkada serentak di 2017," ujar Teddy.
Ia menyebutkan, ada tiga provinsi besar yang bakal melaksanakan pilkada yakni Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jawa Tengah dengan populasi mencapai 30 sampai 40 persen dari total masyarakat Indonesia. Dengan begitu diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat di 2018.
"Ada potensi perbaikan daya beli karena kampanye. Jarang ada peristiwa seperti kali ini, di mana pilkada langsung nyambung sama pilpres. Jadi tahun politik dana politik akan membantu ditambah belanja pemerintah juga akan digenjot di tahun politik," ujarnya.
Menurutnya, tekanan ekonomi dalam negeri di tahun depan akan lebih disebabkan faktor eksternal seperti risiko geopolitik. "Kalau dari dalam negeri, saya lihat ekspor-impor dalam posisi cukup baik dan likuiditas perbankan juga dalam keadaan cukup," kata Teddy.
Momentum perekonomian yang membaik ini, kata dia, harus dijadikan peluang untuk berinvestasi. Hanya saja Teddy menegaskan, dalam berinvestasi tetap harus memperhatikan bentuk investasi serta profil risiko dari masing-masing instrumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika