REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ada sejumlah catatan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia pada tahun mendatang. Salah satunya perihal pungutan yang acap menjadi penghalang dalam meningkatkan perekonomian bangsa.
"Saya lebih suka sebutnya reformasi pemerintahan. Itu bahasa lunaknya diharapkan bisa mengurangi pungutan. Kalau seperti itu, saya yakin perkembangan ekonomi Indonesia di tahun mendatang dapat diandalkan," kata Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Candra Fajri Ananda di Malang, Selasa (12/12).
Pendapat ini diutarakannya dengan melihat permintaan baja di Indonesia. Menurut dia, pembangunan besar-besar pada aspek infrastruktur seharusnya membuat permintaan produksi baja di Indonesia meningkat. Namun pada kenyataannya, permintaan baja di Indonesia justru menurun.
"Kenapa demikian? Karena kita ambilnya dari luar negeri seperti Cina dan Jepang," tegas Candra.
Menurut Candra, harga yang relatif murah membuat produksi baja di luar negeri lebih menarik dibandingkan dari dalam negeri. Dia mencontohkan harga baja dari salah satu perusahaan di Jawa yang menjual sekitar 24 sampai 25 dolar AS per kubik. Sementara penjualan baja dari Yokohama hanya 23 dolar AS per kubiknya.
Candra berpendapat, mahalnya harga baja dari perusahaan di Indonesia tak terlepas dari kejadian pungutan di lapangan. Untuk itu, dia menilai, pemerintah sudah seharusnya lebih mempertegas lagi masalah pungutan ini. Jika berhasil, Candra yakin perkembangan ekonomi ke depannya dapat berjalan secara efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
