Rabu 29 Nov 2017 17:33 WIB

Menteri PUPR: Pembangunan Infrastruktur Jangan Andalkan APBN

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nidia Zuraya
Anggaran Proyek Infrastruktur. Pekerja menyelesaikan proyek rumah susun di Jakarta. ilustrasi
Foto: Republika/ Wihdan
Anggaran Proyek Infrastruktur. Pekerja menyelesaikan proyek rumah susun di Jakarta. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan melibatkan kerja sama pihak swasta. Ia mengatakan, saat ini terdapat proyek pembangunan 35 ruas jalan tol dengan nilai investasi mencapai Rp 300 triliun.

Meski begitu, ujarnya, beban biaya tersebut tidak seluruhnya ditanggung pemerintah.N"Setiap tahun APBN kami sebesar Rp 100 triliun. Kalau jalan tol semua 35 ruas yang sedang dibangun itu investasi Rp 300 triliun. Tapi dukungan pemerintah dari viability gap fund (VGF) itu tidak lebih dari 17 persen. Jadi kami mengelola Rp 100 triliun dari APBN, plus investasi Rp 300 triliun," ujar Basuki di Jakarta, Rabu (29/11).

Basuki mengaku, hal itu merupakan hasil dari terobosan skema pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah seperti di antaranya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan. Ia mengatakan, Indonesia saat ini perlu untuk mengejar ketertinggalan dan menyetarakan diri dengan negara lain. "Kalau mengandalkan APBN saja, mungkin masih terlalu lama mengejear ketertinggalan," kata Basuki.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement