REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta.
Menurut Sri, Indonesia setidaknya membutuhkan 430 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Sedangkan anggaran dari pemerintah hanya mampu menutupi sebesar 37 persen saja.
"Jadi lebih dari 180 miliar dolar AS akan datang dari private sektor," kata Sri di acara FT-AIIB Summit 2019 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).
Untuk itu, lanjut Sri, pemerintah harus bisa melibatkan banyak sektor swasta untuk membantu keberlanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah sendiri terus berupaya memperkuat berbagai instrumen yang penting pembangunan infrastruktur.
Sri menjabarkan, di periode kali ini, Presiden Joko Widodo akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas yaitu terkait konektivitas. Hal tersebut lantaran Indonesia terdiri ribuan pulau dengan ratusan juta penduduk di dalamnya.
"Sehingga ini mengharuskan kami membangun jalan dan railway," kata Sri.
Selain itu, pemerintahan kali ini juga akan meningkatkan rasio kelistrikan di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini, rasio kelistrikan di Indonesia telah mencapai 99 persen. Namun di samping itu, pemerintah tetap berupaya mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi risiko perubahan iklim.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur di sektor telekomunikasi juga masih menjadi perhatian pemerintah di periode ini. Infrastruktur telekomunikasi penting khususnya jika ingin meningkatkan pertumbuhan melalui ekonomi digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
