"Sudah diidentifikasi sampai dengan yang sudah siap. Nanti akan diresmikan langsung oleh Presiden (Joko Widodo). Rencananya akhir Oktober," kata Darmin usai bertemu Presiden di Istana Negara, Selasa (10/10).

Namun, Darmin belum bisa mengatakan lokasi mana yang nantinya akan dijadikan tempat pelucuran progam kehutanan sosial. Tim dari kepresidenan masih mengkoordinasikan untuk titik lokasi.

Dia menjelaskan, perhutanan sosial akan dibentuk dalam sistem klaster. Setiap satu klaster bisa mencapai hingga 100 hektare yang dibagi untuk 50 keluarga. Artinya dalam setiap dua hektare lahan tersebut akan diberikan untuk satu keluarga.

Dengan sistem klaster tersebut maka hutan yang digunakan harus memproduksi produk yang sama. Misalnya terdapat satu klaster yang memproduksi cabai, maka semua keluarga yang diamanatkan melalui program kehutanan sosial diharap bisa ikut menanam cabai, bukan tanaman lain.

Selain dipinjamkan lahan, masyarakat yang akan mengelola juga bakal diberikan benih tanaman yang berkualitas. Melalui benih berkualitas diharap produksi bisa memiliki kualitas dan kuantitas yang mumpuni.

Kemudahan dalam memproduksi juga ditunjang dengan nilai kredit usaha rakyat (KUR) yang semakin rendah. Tahun ini pemerintah telah menetapkan KUR di angka sembilan persen. Tahun depan rencananya pemerintah akan menekan KUR hingga mencapai tujuh persen. Penurunan bunga KUR bisa membuat akses modal produksi lebih gampang.

Menurut Darmin, selain menyiapkan produksi pemerintah juga akan berkoodinasi dengan offtaker (pembeli) yang akan menyerap semua barang yang diproduksi melalui kehutanan sosial. Para offtaker yang bekerja sama diwajibkan untuk membeli semua barang yang dihasilkan. Sehingga masyarakat yang bertani tidak mengalami kerugian ketika memasuki masa panen dengan produk yang melimpah.

"Kita juga minta pembeli (offtaker) nanti mencarikan penyuluh yang baik untuk mengajari bagaimana bercocok tanam yang betul," ujar Darmin.