REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan pekan depan akan melakukan diskusi yang lebih khusus lagi untuk membahas solusi penguraian kemacetan di Jabodetabek. Hal itu dia sampaikan usai dalam acara forum diskusi transportasi mengurai kemacetan di Jabodetabek di Kemenhub, Kamis (24/8).
Hanya saja, Budi mengatakan dari diskusi tersebut ada dua hal yang paling disoroti untuk mengurangi kendaraan pribadi. “Pertama, pengaturan waktu terkait kendaraan itu dan kedua bagaimana mempromosikan kendaraan umum seperti bus dan sebagainya,” kata Budi di Kemenhub, Kamis (24/8).
Salah satunya Transjakarta, Budi berencana transportasi umum tersebut ditambah ke daerah di luar Jakarta sehingga ada fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat luar Jakarta yang ingin datang ke ibu kota. Selain itu, Budi juga memastikan saat ini sudah melakukan kegiatan pembangunan dan pengaturan jalan di Jabodetabek. “Kita juga menyampaikan informasi prioritas untuk angkutan umum dimana hak angkut harus kita bahas secara baik,” ujar Budi.
Menurut dia, membangun transportasi massal memang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kendaran pribadi sehingga kemacetan berkurang. Dia mengatakan fungsi-fungsi transportasi massal sangat dibutuhkan agar tekanan karena banyaknya kendaraan, mobil, dan sepeda motor bisa teratasi.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga sudah menginisiasi dua kegiatan transportasi massal yakni Jakarta Connection dan Airport Connection. “Kami membuat suatu rute angkutan dari dan ke bandara. Makin banyak bus-bus khusus, dari poin ke poin ini pasti akan membantu kegiatan kita dalam mengurai kemacetan,” kata Budi.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan selain soal angkutan massal, mengurai kemacetan juga harus dimulai dari perilaku masyarakat. “Tergetnya akhir 2019, 50 persen pengguna transportasi harus menggunakan angkutan umum. Itu berarti harus merubah pola pikir masyarakat,” ujar Bambang.
Dia mengatakan akan menggunakan momen saat ini untuk mengatur pergerakan penumpang atau masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Begitu juga degan pergerakan arus transportasi angkutan barang. Dia bahkan mengharapkan, ke depannya, barang sudah tidak lagi diangkut melalui jalur darat. "Harapan kita nanti harus ada pergeseran dari darat ke moda transportasi lainnya misal kereta api untuk angkutan barang,” kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
