REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah utang Indonesia ke Cina terus meningkat sejak 2015 atau setelah Presiden Joko Widodo memimpin. Berdasarkan data yang dirilis di situs Bank Indonesia tercatat pada Juli, jumlah utang ke Negeri Tirai Bambu pada Mei 2017 sebesar 15,491 miliar dolar AS atau sekitar Rp 206 triliun.

Sebagai perbandingan pada 2014, posisi utang Indonesia ke Cina hanya 7,869 miliar dolar. Bahkan pada 2010 utang Indonesia ke Cina hanya 2,488 miliar dolar AS.   Adapun dari 2014 sampai Mei 2017 jumlah utang Indonesia meningkat sekitar 7,622 miliar dolar  AS atau naik hampir dua kali lipatnya.

Cina kini menjadi negara peminjam terbesar ketiga setelah Singapura sebesar 52,447 miliar dolar AS dan Jepang 30,656 miliar dolar AS. Porsi Negara Tirai Bambu itu telah menyalip AS sejak 2015.

Peningkatan jumlah utang ke Cina sejalan dengan naiknya utang Indonesia. Secara total utang luar negeri Indonesi pada Mei 2017 tercatat 333,6 miliar dolar AS tumbuh sebesar 5,5 persen (year on year).

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan perwakilan PGI, Senin (31/7) meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi utang dalam negeri. Peningkatan jumlah utang tak terlepas dari keputusan pemerintah untuk membangun infrastruktur.

"Oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi. Dan itu berarti menambah ini semua," jelas Sekretaris Utama PGI, pendeta Gomar Gultomdi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berulangkali menegaskan pengelolaan utang Indonesia dilakukan secara hati-hati.

Sementara itu, Pemerintah Sri Lanka pada Sabtu (29/7) waktu setempat menandatangani kesepakatan senilai triliunan dolar AS untuk membiarkan BUMN Cina mengambil alih pelabuhan di negara tersebut.

Pembicaraan mengenai penjualan aset milik Pemerintah Sri Lanka tersebut sudah berlangsung lama, sejak negara tersebut diketahui tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya ke pihak Cina.

Penjualan 70 persen saham atau senilai 1,1 triliun dolar AS di Pelabuhan Hambantota ini dibenarkan oleh Menteri Perhubungan Sri Lanka Mahinda Samarasinghe. Penjualan saham pelabuhan ke BUMN Cina, China Merchants Port Holdings, ini mendapat penolakan dari serikat pekerja industri. Mereka bahkan akan melakukan aksi mogok kerja mulai pekan ini untuk menentang penjualan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika