REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan pembaruan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 423,9 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi ULN pada September 2025 yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.
“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Denny menuturkan ULN Pemerintah tetap terjaga. Per Oktober 2025, ULN Pemerintah tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy). “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” terangnya.
Ia menjelaskan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya pun terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Posisi ULN Pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN Pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar 192,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy).
“Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy),” terangnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN,” ungkap Denny.
Ia melanjutkan, sebagai upaya menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika