Rabu 19 Jul 2017 16:06 WIB

PKB Siap Kawal Pemerintah Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Agung Sasongko
Jokowi dan Cak Imin
Foto: Republika
Jokowi dan Cak Imin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biro Pusat Statistik merilis data yang kurang menggembirakan pada 17 Juli 2017. Hingga Juni 2017, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendorong seluruh kadernya di setiap pelosok tanah air ini beserta masyarakat untuk bekerja lebih keras guna melepaskan diri dari kemiskinan.

"Kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih cepat. PKB akan mengawal pemerintah untuk bersama mengatasi ketimpangan dan kemiskinan," kata Cak Imin, dalam siaran persnya, Rabu, (19/7).

Merujuk pada data statistik tersebut, ujar dia, kondisi perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan yang ditandai dengan menurunnya nilai ekspor dan impor. Masing-masing berada di level 18,82 persen dan 27,26 persen dibanding bulan Maret tahun ini. Index ketimpangan atau gini ratio, juga masih di level 3,393%, tak banyak bergeser sejak September tahun lalu. Menurutnya, pemerintah harus berupaya keras agar perekonomian bangsa kembali normal, baik dalam konteks pembukaan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, maupun dalam menjaga daya beli tetap stabil. Namun indeks keparahan kemiskinan, khususnya di perkotaan, justru naik dari 1,19 menjadi 1,25 dalam kurun waktu enam bulan. "Tentu tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan upaya kita dalam mengatasi kemiskinan masih belum cukup efektif," kata Cak Imin. Sebagian orang, terang dia, menganggap situasi perekonomian global yang menciptakan tekanan besar pada kinerja ekonomi negara ini, mengingat kepentingan pasar dan perdagangan bebas sering lebih perkasa dibanding kepentingan rakyat kita.  "Meski demikian, policy ekonomi apa yang dipilih dan dijalankan, bagi kami sepenuhnya adalah merupakan keputusan politik," ujar Cak Imin. Menurutnya, ketimpangan menjadi problem serius dalam masyarakat Indonesia maupun global. Namun ketimpangan itu dapat dipastikan bukanlah karena ketidaksengajaan juga bukan semacam ekses tak terantisipasi dari sebuah pertumbuhan ekonomi. "Situasi politik yang lebih kondusif  dibutuhkan karena ekonomi sulit berputar dalam keadaan tidak stabil. Maka, pertikaian-pertikaian yang menghabiskan energi dan waktu kita, sudah masanya diakhiri. Indonesia sudah cukup tertinggal dalam konteks global saat ini," katanya. Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut kualitas SDM Indonesia di level Asia pun kini mulai dikejar negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand. Kenyataan yang terjadi saat ini, secara perlahan kualitas SDM Indonesia dapat disejajarkan dengan Myanmar, Kamboja, dan Laos.  "Energi yang semestinya ditumpahkan untuk berkompetisi dengan bangsa lain,  malah terserap habis untuk berkonfrontasi dengan warga setanah air," ujar Cak Imin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement