REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem operasional ATM Link Himbara secara penuh akan dikelola oleh perusahaan pengalih transaksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jalin Pembayaran Nasional (JPN). Rencananya pengelolaan tersebut akan dimulai pada Januari 2018.

Ketua Tim Penggabungan ATM Himbara Ogi Prastomiyono menjelaskan kini Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), serta Bank Tabungan Negara (BTN) tengah dalam proses transisi. Dengan begitu, penyerahan pengelolaan ATM Link Himbara ke JPN sudah disiapkan.

"JPN siapkan diri secara bertahap. Januari nanti ada sekitar 500 orang sudah di JPN untuk operasional," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (7/6).

Ia menambahkan, mayoritas kepemilikan JPN sekarang masih milik PT Telkom Indonesia. Rencananya, kata Ogi, setelah holding bank BUMN telah terbentuk, barulah saham JPN diambil alih oleh induk usaha.

"Kalau masuk secara langsung kan terbentur oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Himbara bisa masuk lewat special funds," ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Bank Mandiri ini.

Ia menilai, sistem integrasi ATM tersebut dapat meningkatkan efisiensi bank BUMN. Pasalnya, satu perbankan bisa menggunakan empat mesin ATM milik BUMN sehingga setiap bank tidak perlu berinvestasi ATM baru. Volume transaksi bank BUMN pun akan meningkat, karena masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi.

"Bagi nasabah sangat diuntungkan, kita harap dengan itu, masyarakat yang belum memiliki rekening di Himbara akan terdorong buka rekening di Himbara karena bisa digunakan di ATM seluruh Indonesia," jelas Ogi. Sejalan dengan adanya JPN, ia menyebutkan, ATM Link Himbara akan mencapai 30 ribu sampai 2018.

Melalui ATM Himbara ini pula, Ogi menargetkan, bank BUMN dapat menguasai 75 persen transaksi di Indonesia. Kini menurutnya baru menguasai sekitar 60 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika