REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur menggandeng masjid untuk memperluas akses keuangan syariah. Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran AKSI UMMAD (Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid) di Ballroom Hotel Shangri La, Surabaya, Selasa (30/5).
Program tersebut diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Gubernur Jatim Soekarwo. Kepala OJK Regional IV Jatim, Sukamto, menjelaskan, program AKSI UMMAD bertujuan meningkatkan kemandirian umat dalam bidang keuangan syariah dengan berbasis pada masjid. Menurut Sukamto, program ini terinspirasi dari karakteristik demografi dan sosial masyarakat Jatim yang mayoritas memeluk agama Islam.
"Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat dakwah dan kemandirian ekonomi umat. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan peranan lembaga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Laziswah) dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat," kata Sukamto di acara tersebut.
Program AKSI UMMAD juga melibatkan akademisi, ulama, dan praktisi dalam pendampingan spiritual maupun peningkatan kapasitas usaha. Program ini sendiri didukung oleh enam masjid percontohan, enam laziswah, lima perguruan tinggi, dua perbankan syariah, serta empat lembaga negara/asosiasi. Enam masjid tersebut di antaranya Masjid Al Falah Surabaya, Masjid Al Muhajirin di Gresik, Masjid Jenderal Sudirman Dharmawangsa Surabaya, Masjid As Sa'adah Jl Arif Rahman Hakim Surabaya, Masjid 'Aqaba Desa Wedoro Kabupaten Sidoarjo, serta Masjid Roudlotul Ilmi Kabupaten Gresik.
"Kami berharap melalui program ini agar seluruh pegiat keuangan syariah di Jawa Timur semakin solid dalam melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Jawa Timur. Sehingga visi kita dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia dapat terealisasi," ujar Sukamto.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, berharap program AKSI UMMAD dapat menjadi tonggak awal kembalinya kemakmuran masjid serta mengembalikan fungsi masjid. "Dengan program AKSI UMMAD ini, masjid akan kembali menjadi pusat aktivitas umat Islam, baik sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, pengembangan ekonomi dan tempat musyawarah untuk memecahkan permasalahan umat," ujarnya di acara tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi peluncuran program AKSI UMMAD tersebut. "Program ini sangat strategis dan berdiri di tengah potensi mayoritas penduduk Jatim yang 97,27 persen mayoritas beragama Islam. Selain itu, di Jatim terdapat ribuan pondok pesantren dan juga masjid," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan dalam tiga tahun terakhir ini kondisi penerimaan negara mengalami stagnan. Hal itu tergambar dari realisasi pajak pemerintah pusat pada 2015 dan 2016 mengalami defisit, masing-masing sebesar Rp 239 triliun dan Rp 250 triliun. Kondisi tersebut juga terjadi di Jatim. Selama tiga tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan pada posisi sekitar Rp 14 triliun.
Oleh sebab itu, ia menilai keuangan syariah sangat dibutuhkan karena Jatim digerakkan oleh uang yang ada di masyarakat. Pakde Karwo menyebutkan uang yang disimpan masyarakat Jatim di bank hanya sebesar Rp 46 triliun, dari total Rp 501 triliun yang beredar di masyarakat. Sisanya, sekitar Rp 327 triliun uang masyarakat yang tidak masuk ke perbankan.
"Dengan kondisi ini, kami mendorong agar masyarakat terutama di pondok pesantren, menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT) untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan," kata Pakde Karwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika