REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bakal mendorong percepatan akses keuangan di sejumlah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Kepala Regional OJK Wilayah VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Bambang Kiswono mengatakan, OJK bersama Pemprov Sulsel akan menandatangani perjanjuan untuk membentuk tim percepatan akses keuangan daerah.
Program-program Pemprov bisa diselaraskan dengan program di OJK, agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kami ingin agar akses keuangan di daerah bisa lebih cepat dicapai masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses ke bank dan industri nonbank lainnya, baik untuk menabung atau mendapatkan pembiayaan perkreditan," ujar Bambang, Jumat (22/1).
Dalam pelaksanaannya, OJK dan Pemprov Sulsel akan melibatkan perbankan dan lembaga nonbank lainnya, dan semua yang berkepentingan.
Bambang mengungkapkan, OJK menginginkan agar masyarakat di daerah yang selama ini belum mengenal bank, bisa lebih banyak bertransaksi di bank. Untuk memudahkan hal itu, maka ditunjuk agen Lakupandai di pelosok-pelosok.
"Sekarang ada 1.100 agen dan ini akan kami tingkatkan. Kami harap, industri jasa keuangan ikut berperan dalam perekonomian masyarakat," kata Bambang.
Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, dari perbincangan bersama OJK, didapat data mengenai perkembangan semua lembaga keuangan baik bank maupun nonbank.
Hasilnya, selama satu tahun terakhir, seluruh perbankan dan nonperbankan tumbuh positif. Bahkan tidak ada pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.
"Artinya, akselerasi ekonomi kita di Sulsel yang menggunakan jasa lembaga perbankan, peningkatannya sangat signifikan. Datanya tersaji dengan baik. OJK juga optimistis dengan performance 2016 ini apabila dijaga baik, maka akslereasinya akan lebih meningkat lagi dibandingkan apa yang dicapai 2015," terang Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika