REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan global yang stabil pada 2025. Disinflasi diprediksi terus berlanjut.
Hal itu akan disampaikan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam Prospek Ekonomi Dunia yang diperbarui pada 17 Januari 2025.
Georgieva mengatakan ekonomi AS berjalan "sedikit lebih baik" dari yang diharapkan, meskipun ada ketidakpastian yang tinggi seputar kebijakan perdagangan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang menambah hambatan yang dihadapi ekonomi global dan mendorong suku bunga jangka panjang lebih tinggi.
Dengan inflasi yang semakin mendekati target Federal Reserve AS, dan data yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang stabil, Fed dapat menunggu lebih banyak data sebelum melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut, katanya. "Secara keseluruhan, suku bunga diperkirakan akan tetap agak tinggi untuk beberapa waktu," katanya.
IMF akan merilis pembaruan prospek globalnya pada 17 Januari, beberapa hari sebelum Trump menjabat. Komentar Georgieva adalah indikasi pertama tahun ini tentang prospek global IMF yang terus berkembang, tetapi dia tidak memberikan proyeksi terperinci.
Pada bulan Oktober, IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2024 untuk AS, Brasil, dan Inggris. Tetapi IMF memangkas target pertumbuhan China, Jepang, dan zona euro, dengan alasan risiko dari potensi perang dagang baru, konflik bersenjata, dan kebijakan moneter yang ketat.
Saat itu, lembaga itu tidak mengubah perkiraannya untuk pertumbuhan global tahun 2024 pada 3,2 persen yang diproyeksikan pada bulan Juli, dan menurunkan perkiraan globalnya untuk pertumbuhan 3,2 persen pada tahun 2025 sebesar sepersepuluh poin persentase, dengan peringatan bahwa pertumbuhan jangka menengah global akan memudar menjadi 3,1 persen dalam lima tahun, jauh di bawah tren sebelum pandemi.
"Tidak mengherankan, mengingat ukuran dan peran ekonomi AS, ada minat yang besar secara global terhadap arah kebijakan pemerintahan yang akan datang, khususnya pada tarif, pajak, deregulasi, dan efisiensi pemerintah," kata Georgieva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika