Senin 29 Aug 2016 09:43 WIB

KEIN: Mudahkan Akses Keuangan Bagi Musyarakat

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Teller melayani nasabah di salah satu banking hall Panin Bank Syariah. Jakarta, Senin (18/5).
Foto: Republika/Prayogi
Teller melayani nasabah di salah satu banking hall Panin Bank Syariah. Jakarta, Senin (18/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) berharap perbankan dapat membuat kebijakan yang mendorong bergeraknya usaha masyarakat. Untuk itu perlu disusun model bisnis dan visi misi perbankan yang tepat arah dalam menyasar semua lapisan masyarakat agar mudah diakses.

Menurut anggota KEIN Muhammad Syafii Antonio kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan dan keuangan ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia. ''Harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik itu angkanya di atas dua digit, bisa saja itu terealisasi dengan kontribusi perbankan,'' ungkap Syafi'i melalui keterangan resminya, akhir pekan kemarin.

Syafii menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sudah harus menyusun peta arah kebijakan keuangan menuju itu semua. Menurutnya, penting untuk kedua instansi tersebut menyamakan visi misinya agar saling menguatkan saat menetapkan kebijakan keuangan.

''Kalau arahnya sudah sama, kebijakan keuangan saling menguatkan yang berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat, maka diharapakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun,'' tutur Syafii.

Dia mengusulkan agar kebijakan pembiayaan dan keuangan nantinya banyak mengarah ke tingkat usaha mikro dan pedesaan. Syafii menilai hal itu mampu membuat koperasi menggeliat dan pendapatan desa meningkat.

Apalagi, teknologi juga semakin berkembang sebab ditunjang dengan akses kemudahan permodalan. Begitu juga bank bisa mengalokasikan sekurangnya lima persen untuk arah pendidikan kejuruan sebab banyak yang masih mengenyam pendidikan formal hanya sampai tingkat SMA, bahkan SMP.

Syafii juga mengingatkan mengenai sistem financial technology (fintech) yang saat ini akan dikembangkan. Dia berharap agar fintech tidak dibebani kebijakan yang berat, seperti diterapkan ke model Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

''Sebab bagaimanapun juga, fintech tidak akan bisa mengambilalih peran bank,'' kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement