REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati menilai sistem perekonomian Indonesia saat ini lebih mengarah kepada ekonomi liberal dan tidak sejalan dengan sistem ekonomi yang diamanahkan para pendiri bangsa melalui UUD 1945.
"Para pendiri bangsa mengamanahkan sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan," kata Enny Sri Hartati pada diskusi "Memaknai Pasal 33 UUD NRI 1945" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
Menurut Enny, sistem perekonomian dengan asas kekeluargaan tersebut terbukti merupakan sistem perekonomian yang terbaik yakni kombinasi antara sistem perekonomian kapitalis dan sosial. Proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta, menulis sistem perekonomian dengan istilah 'mendayung di antara dua pulau' yang artinya sistem perekonomian Indonesia adalah sistem alternatif.
"Berdasarkan amanah para pendiri bangsa, Indonesia sudah memilih sistem ekonomi yang ideal tapi realisasinya terpuruk. Kondisi ini terjadi karena dalam penerapannya tidak konsisten," katanya.
Enny menjelaskan, sesuai amanah para pendiri bangsa sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Usaha bersama atau kooperatif, menurut dia, bukan berarti tidak bersaing tapi dalam usaha ini pendekatannya mendapat keuntungan bersama. "Sistemnya yang kooperatif," katanya.
Menurut dia, sistem perekonomian Indonesia saat ini lebih mengarah kepada ekonomi liberal yang lebih mengutamakan kekuatan pemilik modal. Bahkan, kata dia, beberapa aturan perundangan, seperti UU Migas dan UU Minerba, juga mengutamakan pemilik modal.
Dampak dari penerapan sistem ekonomi liberal, menurut dia, justru terjadi kesenjangan sosial yang semakin meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
