Selasa 21 Mar 2017 13:45 WIB

Asosiasi Minta Sistem Logistik Nasional Masuk Paket Kebijakan Ke-15

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Suasana aktifitas bongkar muat pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ilustrasi
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Suasana aktifitas bongkar muat pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan  pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait pembenahan sistem logistik nasional.

Ia menilai ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat ketiadaan dukungan manajemen rantai pasok komoditi di daerah pedesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas meningkat drastis. 

Yukki menjelaskan pemerataan pembangunan ekonomi dalam negeri baru dapat terwujud bila pemerintah membenahi sistem logistik nasional, dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok. 

“Diharapkan lewat Paket Ekonomi XV pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda) yang terintegrasi dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dengan menerapkan manajemen rantai pasok,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/3).

Yukki mengatakan bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah- daerah. 

“Dengan menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat seharusnya kita juga tidak perlu lagi melakukan impor komoditi pangan seperti beras, cabai, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sebab seluruh proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen seluruhnya telah dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar,” ujar Yukki.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement