Kamis 19 Mar 2020 09:34 WIB

Pemerintah Sinergikan Sistem Logistik untuk Tekan Biaya

Pemerintah akan membuat platform sistem logistik terintegasi.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara/Muhammad Adimaja)
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara/Muhammad Adimaja)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan mensinergikan sistem logistik dalam negeri agar bisa menurunkan beban biaya logistik. Ia menjelaskan saat ini biaya logistik di Indonesia masih berkontribusi 24 persen dari biaya produksi.

"Kita akan memperbaiki ekosistem logistik agar bisa menurunkan biaya logistik. Dalam hal ini Indonesia yang tertinggi, 24 persen, dibandingkan dengan negara asean yang di bawah 20 persen," ujar Airlangga usai ratas bersama Presiden, Rabu (18/3).

Baca Juga

Ia menjelaskan pemerintah akan membangun platform dimana sistem logistik akan berintegrasi dengan shipment atau pengapalan, pelabuhan hingga transportasi di darat.

"Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam. Ini yang akan dibangun melalui NLE tadi, national logistical ecosystem," ujar Airlangga.

Ia juga menjelaskan nantinya jika eksositem logistik ini sudah terbentuk maka perlu ada pengawasan yang ketat sehingga dampaknya kepada seluruh industri bisa terasa.

"Dalam hal ini bapak presiden menginstruksikan KPK dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, gmn KPK membantu Dirjen Bea dan Cukai untuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi. Kita akan kerja sama," ujar Airlangga.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement