REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan strategi lima tahun ke depan dalam jasa logistik dan layanan pengiriman barang. Sehingga, diharapkan hal ini bisa mendorong ekonomi digital di masa mendatang.
"Strateginya adalah mengedukasi semua perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa dan logistik, jasa kurir service dan delivery service pos ini, untuk menerapkan teknologi terbaik yang bisa mempercepat," ujar Direktur Pos Direktorat Jenderal PPI Kominfo, Ikhsan Baidirus, dalam 'Seminar Nasional Designing of Digital Postal Business,' di Jakarta, Senin (28/10).
Teknologi tersebut digunakan untuk mendorong perusahaan penyedia layanan logistik menjamin akurasi, memperkuat sistem tracking, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. "Nanti, Kementerian Kominfo akan mencoba untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung itu semuanya," kata Ikhsan.
Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan yang memudahkan para pelaku, sehingga dengan begitu diharapkan ekosistem pos dan layanan pengiriman dapat lebih baik. Perubahan jasa logistik dan layanan pengiriman barang tersebut, menurut Ikhsan, diharuskan untuk dapat berjalan dengan revolusi industri 4.0 saat ini yang serba digital.
"Ketika kita berbicara kecepatan kualitas dan lain-lain, maka terjadi persaingan yang luar biasa semua harus kita besarkan, semua harus kita bantu, semua mau bersedia ikut berkompetisi dalam pemanfaatan segala teknologi," kata Ikhsan.
Dengan memanfaatkan teknologi, Ikhsan mengatakan, pelacakan barang nantinya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknolgi geo-positioning, seperti GPS, juga face recognition, serta geo-spacial. "Jadi, istilah pos dan delivery service, dan logistik itu semua blending jadi satu hal yang dimaksud adalah yang mendukung ekonomi digital, pada akhirnya ekonomi digital Indonesia akan maju bersama-sama dan semua sektor ikut menikmati itu," ujar Ikhsan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
