REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Luar Negeri RI melakukan perpanjangan kerja sama dalam menjaga persepsi internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menjelaskan, bank sentral selaku otoritas moneter akan berkontribusi dalam memberikan informasi terkait aspek-aspek moneter, peredaran uang, sistem pembayaran, serta kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Semua akan dirangkum oleh Kemenlu sehingga Indonesia melalui lebih dari 130 kantor di tingkat Kedubes maupun konsultan jenderal, serta konsulat akan bisa menceritakan kepada dunia bagaimana Indonesia," ujar Agus setelah penandatangan kerja sama di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (3/3).
Agus menuturkan, pihaknya menyambut baik kerja sama ini karena nantinya Kemenlu dan BI bersama-sama akan bertukar informasi. Apalagi mengingat Bank Indonesia memiliki banyak sekali informasi, bukan hanya dari aspek moneter, tetapi juga dari angka dari neraca pembayaran, utang luar negeri, serta data-data lainnya di Departemen Statistik BI.
Semua informasi tersebut, akan ditukarkan dengan Kemenlu, sehingga Kemenlu mempunyai data dan informasi yang semakin kuat. Selain itu, bank sentral juga berencana melakukan capacity building, sehingga pimpinan dan pegawai BI ditingkatkan kemampuan berdiplomasinya, baik itu ditingkat nasional maupun internasional.
"Dan ini kami optimis dan kami sudah punya paling tidak ada 5 bidang yang akan dikerjasamakan dan ada 10 konret rencana aksi yang akan dilakukan di 2017 dan 2018 antara lain adalah karena 12-14 Oktober 2018 akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF World Bank yang dilakukan di Indonesia," kata Agus.
Menurut Agus, terkait hal ini Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk memiliki Panitia Nasional dalam rangka mempersiapkan acara besar yang akan dihadiri 138 negara, dengan menteri keuangan, gubernur bank sentralnya, dan perwakilan internasional organisasi. Selain itu, pimpinan perbankan dan dunia pasar modal negara-negara tersebut juga akan hadir di Indonesia.
Dengan ini, Kemenlu dan BI akan melakukan sinergi untuk menjadikan kerja sama ini kunci sukses membuat dunia melihat Indonesia secara seimbang dan objektif. "Hal ini cerminan Indonesia sebagai satu negara G20 yang terus berkembang dengan baik," kata Agus.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dengan kerja sama ini secara konkret pihaknya akan mendapatkan masukan mengenai kebijakan ekonomi, mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
"Hal ini yang kemudian akan kita gunakan untuk berjuang di luar negeri untuk membela ekonomi kita, tetapi juga kepentingan nasional kita," kata Retno.
Penjabaran Nota Kesepahaman diwujudkan dalam bentuk program kerja yang disusun secara bersama oleh BI dan Kementerian Luar Negeri setiap tahun. Untuk mengoptimalkan manfaat pelaksanaan program kerja, kedua instansi sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program kerja tahunan tersebut. Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika