REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap wajib pajak baik pelaku usaha maupun masyarakat awam bisa ikut serta dalam program tax amnesty (pengampunan pajak). Program ini akan berakhir hingga bulan 31 Maret 2017.
Menurut Jokowi dana pajak yang masuk baik melalui pembayaran tax amnesty maupun pajak lainnya bukan semata-mata masuk kas negara dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pajak dari masyarakat justru digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang menunjang perekonomian nasional.
Dia menjelaskan, salah satu bangunan yang didirikan dengan dana dari pajak masyarakat adalah bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian bangunan PLBN yang ada di Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Dulu orang kita foto di sana (negara lintas batas), sekarang mereka yang foto di tempat kita. Dari mana dana pembanguna ini? ya dari bapak ibu sekalian," kata Jokowi dalam acara sosialisasi tax amnesty di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).
Selain itu, mantan Walikota Solo ini pun menyebut bahwa pemerintah saat ini sedang giat membangun infrastruktur penunjang di berbagai daerah. Mulai dari pelabuhan, jalan tol, kereta api dan infrastruktur lain yang bisa menunjang perekonomian. Pengerjaan ini pun akan terus ditinjau dan diawasi oleh semua Kementerian dan Lembaga terkait.
Dia mencontohkan, dalam pembangunan mass rapid transit di Jakarta, dirinya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta mendapatkan banyak selentingan miring bahwa proyek ini tidak akan berjalan dan malah akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Namun, dengan keyakinan bahwa infrastruktur ini bisa memberikan manfaat dan mampu memangkas kerugian masyarakat kota Jakarta yang dikepung kemacetan, maka infrastruktur tersebut layak dibangun.
"Di Cina setiap tahunnya bangun 200 Kilometer (km) lintasan kereta api. Kita baru 148 km saja," ungkap Jokowi.
Jika pemerintah tidak berinisiatif untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah, maka Indoensia tidak akan maju. Meski dalam setiap keputusan pemerintahan selalu ada risiko, hal itu tetap harus diambil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika