REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nota kesepahaman bertujuan membuat dampak program pemerintah bisa lebih dirasakan rakyat. Karenanya, ia berharap, program yang dimiliki pemerintah dapat terlaksana lebih baik, setidaknya lewat Nahdliyin yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Semoga dengan kelompok masyarakat yang terorganisir seperti di NU, dampak program-program yang dimiliki pemerintah bisa lebih dirasakan rakyat," kata Sri Mulyani di Gedung PBNU, Kamis (23/2).
Terlebih, dampak bisa dirasakan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi, dalam rangka menjalankan program untuk memperkuat kegiatan ekonomi di masyarakat. Ia menilai, sekalipun ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada pangsa yang berada di bawah itu dan diharapkan bisa dijangkau melalui NU.
Untuk 2017, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memiliki anggaran sebesar 1,5 triliun di program investasi, yang peruntukannya lebih diutamakan kepada ultra-mikro di bawah KUR. Sebab, ia menekankan, uang yang ada bukan hadiah yang langsung hilang. dan seharusnya bisa jadi modal dan pembentukan karakter.
"Semoga jadi modal, bukan cuma usaha, tapi juga pembentukan karakter, sehingga kalau bisa bersama dampaknya jauh lebih besar," ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak boleh menjadi muara melainkan titik awal, dan menerjemahkan lagi lewat pelaksanaan kerjasama. Menurut Sri Mulyani, lewat Nota Kesepahaman ini tidak boleh lagi ada alasan tidak ada modal, tidak ada ide apalagi sulitnya pemasaran.