Menurut Sri Mulyani, kehadiran Danantara sebagai badan pengelola investasi milik negara (state-owned) harus mampu menjadi katalis, bukan malah menyingkirkan peran swasta.

“Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/6/2025).

Sebaliknya, lanjut dia, apabila Danantara mampu menarik partisipasi lebih banyak investor swasta maka lembaga tersebut dapat memainkan peran strategis sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.

“Kalau investasi Danantara mampu attract swasta maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya.

Sebagai informasi, crowding out merupakan istilah yang menggambarkan kondisi ketika investasi pemerintah yang besar justru mengurangi partisipasi sektor swasta dalam investasi.

Peringatan ini disampaikan di tengah lemahnya pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal I 2025 yang hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (yoy).

Meski ekonomi nasional masih mampu tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I 2025 di tengah ketidakpastian global, Menkeu menilai lemahnya pertumbuhan investasi merupakan sinyal yang perlu diwaspadai.

“Kalau kita ingin ekonomi tumbuh 5 persen, biasanya investasi juga harus tumbuh sekitar 5 persen, karena investasi menjelaskan 28 persen dari PDB kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp8.297,8 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada 2026.

“Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2026, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp8.297,8 triliun,” ujarnya,

Mengacu total kebutuhan investasi tersebut, investasi swasta yang dibutuhkan sebesar Rp7.467,1 triliun atau 89,99 persen, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen.

Dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta dinilai menjadi penting. Kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif, menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

“Kami menekankan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta keberpihakan kepada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” ucap Menteri PPN.