REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia M Maulana menyayangkan tindakan Bulog untuk menyentuh pengaturan harga bahan pangan di masyarakat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) meski diakui ada dampak baik yang dihasilkan dari RPK tersebut. Sebab hal serupa juga dilakukan kementerian lain yakni Kementerian Pertanian melalui Toko Tani dan Kementerian Perdagangan melalui e-commerce.
"Menapa nggak duduk bareng, dipetakan kebutuhannya seperti apa," katanya kepada Republika, Rabu (15/2).
Ia mengatakan, jual beli yang dilakukan RPK bukan dilakukan pedagang melainkan masyarakat biasa seperti pensiunan ataupun ibu rumah tangga yang dipaksa berdagang. Padahal, diakui Maulana, Bulog yang utamanya mengatur logistik perpindahan barang antarkota sudah cukup sibuk namun kini menambah tugas dengan RPK.
"Ngurusin perintilan itu nggak gampang," katanya.
Untuk itu, dibanding setiap kementerian dan lembaga bergerak sendiri-sendiri. Menurutnya, lebih baik duduk bersama melihat apa penyebab fluktuasi harga pangan di Tanah Air. "Mesti duduk bareng," tegasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
