REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan untuk memperbaiki angka ketimpangan pengeluaran penduduk pada 2017 ini. Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka rasio gini per September 2016 sebesar 0,394 atau naik tipis dari capaian sebelumnya. Meski begitu, perbaikan ketimpangan ini salah satunya disebabkan karena pengeluaran penduduk dengan ekonomi atas melambat dibanding pengeluaran penduduk dengan ekonomi lemah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, permasalahan ketimpangan ini sebetulnya tak hanya dialami oleh Indonesia. Dengan ketidakpastian global dan ekonomi yang melambat, negara-negara lain di dunia dihadapkan masalah berat untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas.
"Negara lain pun menghadapi hal ini. Makanya ketimpangan menjadi fokus pemerintahan tahun ini, sejalan dengan menjaga inflasi dan mendorong pengembangan infrastruktur sehingga membuka lapangan pekerjaan," ujar Bambang, di Jakarta, Kamis (2/2).
Sebelumnya, peneliti senior Institute of Develompent for Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menjelaskan bahwa penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk ini lebih disebabkan perlambatan konsumsi oleh penduduk dengan ekonomi teratas. Sementara pengeluaran oleh penduduk dengan ekonomi terbawah tumbuh tak begitu tinggi.
Menurut Eko, menurunnya pengeluaran penduduk ekonomi teratas disebabkan oleh harga komoditas yang sempat anjlok selama dua tahun belakangan. Meski sejak paruh kedua 2016 lalu harga komoditas sempat merangkak naik, tetapi imbasnya belum begitu terasa. Tak hanya itu, Eko juga memandang bahwa sektor keuangan pada 2016 lalu tak "semoncer" tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari laju kredit yang tertahan di bawah 10 persen.
"Sehingga wajar saja kalau kemudian golongan atasnya turun sehingga menekan ketimpangan. Tetapi nanti harus dilihat upayanya jangan hanya market mechanism kayak gitu, tetapi harus karena kebijakan," kata Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
