Selasa 31 Jan 2017 07:00 WIB

Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Siapkan Konsep Transhipment yang Efisien

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari format yang paling efisen dan efiktif dalam proses transhipment. Luhut menjelaskan sinkronisasi antara Pelindo I hingga IV merupakan salah satu bentuk dari proses transhipment.

Luhut menjelaskan pekan ini diharapkan konsep transhipment bisa segera diselesaikan. Konsep ini berfungsi pada salah satu opsi bagi negara agar meningkatkan fungsi pelabuhan Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kita mau hubnya itu di Priok, jadi daerah-daerah nanti ke sini. Tadinya mau ada pikiran semua, tapi jangan semua biar daerah nggak kehilangan pendapatan," ujar Luhut di Kantor Maritim, Senin (30/1).

Luhut menjelaskan nantinya tujuh pelabuhan di bawah otoritas Pelindo akan tersinkronisasi dengan Hub Internasional. Tujuh pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Bitung, Pelabuha Makassar, dan Pelabuhan Sorong.

"Kita lagi hitung masing masing ada plus minusnya. Ini mana yang paling efektif dari segi biaya," ujar Luhut.

Ia mengatakan pilihannya saat ini jatuh pada pelabuhan Tanjung Priok. Meskipun Luhut mengakui secara geografis pelabuhan Kuala Tanjung lebih strategis. Namun secara fakta fisik hari ini pelabuhan Kuala Tanjung belum siap.

"Pilihan kita Tanjung Priok, tapi berapa lama siapnya, kalau kuala tanjung siap ya bisa saja pindah kesana," ujar Luhut.

Pada implementasinya, Luhut mengatakan meskipun Tanjung Priok menjadi hub internasional namun pengiriman ekspor impor juga bergantung dari negara tujuan. Jika memang negara tujuan lebih dekat dengan posisi wilayah pengiriman maka pengiriman barang bisa langsung dari wilayah tersebut.

"Kita lihat semua, ada yang nggak perlu ke Jakarta. Nanti kita lihat, apa yang langsung. Cukup nggak barangnya, kalau pakai kapal kecil nggak bisa lah, harganya lebih mahal," ujar Luhut.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement