REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Kementerian BUMN, Gatot Tri Hargo mengimbau pihak perbankan untuk mendetailkan lagi definisi petani dan buruh tani untuk menyesuaikan KUR (kredit usaha rakyat) produksi. Menurutnya, hal tersebut penting agar penyaluran KUR juga bisa berjalan dengan baik.

Gatot menjelaskan, pemerintah telah memasang target penyaluran KUR produksi bisa mencapai 40 persen. Target ini naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya terealisasi 17 persen bagi sektor produksi dari nilai total 100 persen penyaluran kredit usaha rakyat.

"Memang harus didetailkan lagi ini ya di database mereka, petani ini misalnya indikatornya apa saja. Karena misalnya di BRI, buruh tani itu masuk dalam sektor perdagangan, karena mereka tidak memiliki tanah," ujar Gatot saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jumat (20/1).

Gatot mengatakan ke depan, pihaknya sudah meminta pada perbankan untuk bisa memfokuskan penyaluran KUR pada sektor produktif. Meskipun memiliki skema pembayaran yang berbeda, ia menilai tak masalah karena para petani pun ketika musim panen masih bisa melakukan usaha lain.

"Kalau di BRI itu petani nggak punya lahan, maka oleh BRI dicatat sebagai perdagangan. Karena enggak punya lahan. Itu aja. Targetnya, dari awal kedepan memang sektor produktif daripada perdagangan. Mereka pas tanam kan bisa usaha kalau petani. Tahun depan 40 persen nih targetnya untuk produktif," ujar Gatot.

Ia mengatakan, di satu sisi para buruh tani akan dicover pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Gatot menjelaskan, pihak Kementerian BUMN akan mengeluarkan kartu tani yang berisi lengkap data dari para petani dan buruh tani. Dari data dan kartu tersebut tercakup semua informasi terkait identifikasi masing masing pemegang kartu.

"Jadi, nanti kartu tani bagaimana masing masing lahan itu, meskipun dia penggarap, dia bisa diidentifikasi bisa clear, siapa yang berhak dapat subsidi di masing masing wilayah," ujar Gatot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika