Sabtu 07 Jan 2017 05:44 WIB

BEM Jabodetabek: Kado Awal Tahun Presiden Jokowi Sengsarakan Rakyat

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal tahun ini menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai semakin menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jabodetabek-Banten, Fikri Azmi mengatakan, awal 2017 seharusnya bisa menjadi momen pembuka menuju perjalanan baru, awal dari harapan baru, dan awal perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. 

“Namun, nyatanya pada hari ini kita justru menyaksikan pemerintahan Jokowi-JK menghadiahkan kado awal tahun yang mencederai perjalanan, harapan, dan perbaikan baru untuk bangsa Indonesia. Kado itu berupa kebijakan mereka yang menaikkan harga tarif dasar listrik serta tarif pembayaran STNK dan BPKB yang membuat rakyat semakin sengsara dan semakin terjerat masalah perekonomian,” ujar Azmi lewat pesan yang diterima Republika, Jumat (6/1).

Dia berpendapat, pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya dapat membuat kebijakan yang prorakyat kecil, bukan seperti melupakan aspirasi dan jeritan dari rakyat yang tertindas. “Kami pun sudah bosan melihat dagelan dan drama politik yang tidak ada habisnya ketika setiap pejabat saling melempar permasalahan yang ada di perut pemerintahan saat ini,” ucapnya.

Melihat kondisi dan realitas tersebut, kata Azmi, mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten dengan tegas menolak PP No 60 Tahun 2016 yang menjadi dasar kebijakan pemerintah menaikkan tarif pembayaran STNK dan BPKB. Mereka menuntut Presiden Jokowi segera mencabut PP tersebut.

Selanjutnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek-Banten juga mengecam keras pemerintahan Jokowi dan jajarannya yang saling ‘cuci tangan’ atas kebijakan yang mereka buat.  “Kami menolak keras kenaikan tarif listrik golongan 900 VA, dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan tersebut. Kami sebagai mahasiswa yang senantiasa mengawal pemerintahan dan dapat melihat titik hitam dari sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat, akan selalu bersuara!” kecam Azmi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement